Koreksi Pasal 3

(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setelah Kerugian Negara diketahui. (2) Menteri menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. penyampaian surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima dari Kerugian Negara diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. membentuk TPKN; dan c. penugasan kepada TPKN untuk melakukan verifikasi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Kerugian Negara dari Kepala Kantor/Satuan Kerja. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi paling sedikit dengan berita acara pemeriksaan kas dan/atau barang. (4) Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.