PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 51-m-dag-per-7-2017 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

PERMEN Nomor 51-m-dag-per-7-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disingkat P4 adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha perantaraan jual beli, perantaraan sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. 2. Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan tersebut. 3. Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang perantaraan perdagangan properti yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti. 4. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi perusahaan atau keahlian dari Tenaga Ahli sesuai dengan bidangnya berdasarkan kewenangan atau pengakuan dari lembaga akreditasi. 5. Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti adalah dokumen sebagai tanda bukti pengakuan tertulis atas hasil sertifikasi terhadap klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Ahli yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. 6. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SP SIU-P4 adalah formulir permohonan izin yang memuat data-data untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. 7. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disingkat SIU-P4 adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan perantaraan perdagangan properti. 8. Kantor Cabang P4 adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 9. Pengguna Jasa adalah pihak-pihak yang menggunakan jasa P4 berupa jasa jual beli, jasa sewa-menyewa, jasa penelitian dan pengkajian, jasa pemasaran, dan/atau jasa konsultasi dan penyebaran informasi. 10. Asosiasi Perusahaan Perantara Perdagangan Properti adalah organisasi himpunan perusahaan dan Tenaga Ahli di bidang perantaraan perdagangan properti. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. 13. Direktur adalah Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II

KEGIATAN PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

Pasal 2

Koreksi

(1) Kegiatan usaha perantaraan perdagangan properti di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asing melalui sistem waralaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Koreksi

(1) P4 dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa. (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. lingkup kegiatan yang ditugaskan; b. obyek Properti; c. hak dan kewajiban para pihak; d. nilai atau persentase dan tata cara pembayaran komisi; e. jangka waktu perjanjian; dan f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 4

(1) P4 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Ahli. (2) Kantor Cabang P4 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

Pasal 5

(1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, keahliannya harus dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti. (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang bekerja pada P4 dan/atau Kantor Cabang P4 lain.

Pasal 6

Kegiatan usaha P4 meliputi: a. jasa jual beli Properti; b. jasa sewa-menyewa Properti; c. jasa penelitian dan pengkajian Properti; d. jasa pemasaran Properti; dan/atau e. jasa konsultasi dan penyebaran informasi Properti.

Pasal 7

(1) Jasa jual beli Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan menjual dan/atau membeli Properti dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4. (2) Pekerjaan menjual dan/atau membeli Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan: a. melakukan pendataan kelengkapan dokumen dan verifikasi dokumen terkait dengan Properti yang menjadi objek transaksi jual beli untuk diperlihatkan kepada calon pembeli; b. mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk transaksi jual beli dari para pihak; c. melakukan promosi dan pemasaran melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; d. memberikan saran kepada Pengguna Jasa terkait calon pembeli atau penjual, harga, dan kondisi Properti; e. memberikan informasi mengenai kegiatan pemasaran kepada Pengguna Jasa; f. melakukan negosiasi dengan calon pembeli atau calon penjual; g. menyiapkan perjanjian pendahuluan transaksi (ikatan jual beli); h. menerima tanda jadi atau uang muka transaksi jual beli dari calon pembeli atas persetujuan Pengguna Jasa; i. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus transaksi jual beli antara calon pembeli dan pemilik Properti ke Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); j. membantu pencarian sumber pendanaan dari lembaga keuangan; dan k. kegiatan lain yang diperlukan dalam jasa jual beli.

Pasal 8

(1) Jasa sewa-menyewa Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan untuk mencari penyewa atau menyewakan Properti dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4. (2) Pekerjaan untuk mencari penyewa atau menyewakan Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan: a. melakukan promosi dan pemasaran atas Properti melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; b. memberi saran mengenai harga dan kondisi Properti; c. melakukan penilaian terhadap kualitas calon penyewa; d. memberikan informasi mengenai kegiatan pemasaran secara teratur kepada Pengguna Jasa; e. melakukan pendampingan kepada pemilik atau calon penyewa pada peninjauan lokasi Properti; f. melakukan negosiasi dengan calon penyewa; g. menerima tanda jadi atau uang muka transaksi dari calon penyewa atas persetujuan Pengguna Jasa; dan h. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus surat perjanjian tentang sewa-menyewa antara calon penyewa dan pemilik properti ke Notaris.

Pasal 9

(1) Jasa penelitian dan pengkajian Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan penelitian dan pengkajian, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4. (2) Kegiatan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. melakukan analisis pasar dan kondisi umum terhadap Properti yang dipasarkan; dan b. melakukan studi kelayakan untuk pengembangan Properti.

Pasal 10

Jasa pemasaran Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa kegiatan pameran, periklanan, konvensi tentang Properti, dan penawaran perdana Properti, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4.

Pasal 11

Jasa konsultasi dan penyebaran informasi Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat berupa bantuan konsultasi, pemberian saran mengenai Properti dan penyebaran informasi, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4.

Pasal 12

(1) P4 berhak menerima imbal jasa berupa komisi dari Pengguna Jasa atas jasa yang diberikan. (2) Dalam hal P4 melaksanakan jasa jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, P4 berhak menerima komisi yang besarnya paling sedikit 2% (dua persen) dan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai transaksi dan disesuaikan dengan lingkup jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa. (3) Dalam hal P4 melaksanakan jasa sewa-menyewa Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, P4 berhak menerima komisi dari Pengguna Jasa paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 8% (delapan persen) dari nilai transaksi.

Pasal 13

P4 dilarang untuk: a. memberikan data atau informasi secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan; dan/atau c. melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIU-P4

Pasal 17

Koreksi

(1) Permohonan penerbitan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 diajukan kepada Direktur secara daring melalui portal web http://sipt.kemendag.go.id. (2) Dalam hal portal web http://sipt.kemendag.go.id tidak berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual. (3) Pengurusan permohonan penerbitan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 18

(1) Permohonan penerbitan SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan mengisi SP SIU-P4 secara daring dan mengunggah dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan untuk P4 yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, koperasi dan perseroan terbatas; b. surat pernyataan kedudukan badan usaha bermeterai cukup untuk P4 yang berbentuk perusahaan perorangan; c. fotokopi penetapan pengesahan badan hukum untuk P4 yang berbentuk koperasi dan perseroan terbatas; d. daftar Tenaga Ahli, paling sedikit 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan: 1. surat pernyataan sebagai Tenaga Ahli di bidang perantaraan perdagangan Properti dan tidak bekerja di P4 lain, di atas kertas bermeterai cukup; 2. fotokopi Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang masih berlaku; 3. daftar riwayat hidup (curriculum vitae); dan 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). e. fotokopi KTP pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4; f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4; g. foto pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 m (empat kali enam meter); dan h. surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4 (apabila dikuasakan kepada pihak ketiga). (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penerbitan SIU-P4 yang diterima: a. dinyatakan telah benar dan lengkap, Direktur menerbitkan SIU-P4 secara daring melalui portal web http://sipt.kemendag.go.id dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau b. dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur membuat surat penolakan disertai alasan penolakan secara daring melalui portal web http://sipt.kemendag.go.id dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) P4 yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengajukan kembali permohonan SIU-P4.

Pasal 19

(1) Permohonan pendaftaran ulang SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan mengisi SP SIU-P4 secara daring dan mengunggah SIU- P4 asli yang lama. (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Direktur menerbitkan SIU-P4 pendaftaran ulang secara daring melalui portal web http://sipt.kemendag.go.id.

Pasal 20

(1) Pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4 yang telah memiliki SIU-P4 dan akan membuka Kantor Cabang P4 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Daerah kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada Direktur dan kepala dinas yang membidangi perdagangan di provinsi di tempat kedudukan Kantor Cabang P4. (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi SIU-P4 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang P4; c. daftar Tenaga Ahli pada Kantor Cabang P4, paling sedikit 1 (satu) orang yang dilengkapi dengan: 1. surat pernyataan sebagai Tenaga Ahli di bidang perantaraan perdagangan Properti dan tidak bekerja di P4 lain, di atas kertas bermeterai cukup; 2. fotokopi Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang masih berlaku; 3. daftar riwayat hidup (curriculum vitae); dan 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); d. fotokopi KTP pemilik, pengurus, atau penanggung jawab Kantor Cabang P4. (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, kepala dinas yang membidangi perdagangan di Daerah kabupaten/kota setempat mencatat dalam buku register pembukaan Kantor Cabang P4 dan membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel pada halaman depan fotokopi SIU-P4 kantor pusat P4. (4) Fotokopi SIU-P4 kantor pusat P4 yang telah ditandatangani dan telah dibubuhi cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIU-P4 Kantor Cabang P4.

Pasal 21

(1) Dalam hal P4 yang telah memiliki SIU-P4 melakukan perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, alamat perusahaan, pemilik, pengurus, penanggung jawab perusahaan, dan/atau Tenaga Ahli, P4 wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktur secara daring melalui portal web http://sipt.kemendag.go.id paling lambat 2 (dua) bulan sejak dilakukan perubahan dengan melampirkan data pendukung dan SIU-P4 asli. (2) Terhadap laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan SIU-P4 perubahan secara daring melalui portal web http://sipt.kemendag.go.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan.

Pasal 22

(1) Dalam hal SIU-P4 hilang atau rusak, P4 harus mengajukan permohonan penggantian SIU-P4 kepada Direktur dengan mengisi SP SIU-P4 secara daring melalui portal web http://sipt.kemendag.go.id. (2) Permohonan penggantian SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) SIU-P4 yang diterbitkan oleh kepolisian; atau b. SIU-P4 asli untuk SIU-P4 yang rusak. (3) Direktur menerbitkan SIU-P4 pengganti secara daring melalui portal web http://sipt.kemendag.go.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian SIU-P4 secara lengkap dan benar.

Pasal 23

Setiap P4 wajib mencantumkan nomor SIU-P4 di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik pada media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 27

Koreksi

(1) P4 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Direktur dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (3) Dalam hal peringatan tertulis diberikan 3 (tiga) kali, maka selang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 28

(1) Tenaga Ahli yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penerbit sertifikat kompetensi dan ditembuskan kepada P4 dan/atau Kantor Cabang P4.

Pasal 29

(1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), P4 tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (1), P4 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan SIU-P4 dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (2) Pembekuan SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) SIU-P4 yang dikenai sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali, apabila P4 yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (1).

Pasal 30

(1) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi pembekuan SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), P4 tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (1), P4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIU-P4. (2) Pencabutan SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

P4 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan seagaimana di maksud dalam Pasal 106 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 107/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1993), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI FORMAT SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (SIU-P4) (Jenis Perusahaan) ………………………………………………………. Nomor Pendaftaran Ulang Ke : 1 2 3 4 5 Perubahan : Penggantian : Nama Perusahaan : Nama Pemilik/Pengurus/ Penanggungjawab : Alamat Perusahaan : Nomor Telepon : Fax : IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI Diterbitkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI, ttd. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA KETENTUAN UMUM: A. UMUM 1. Pemilik SIU-P4 dapat melakukan kegiatan di bidang usaha perantaraan perdagangan properti di seluruh wilayah INDONESIA selama perusahaan menjalankan usahanya. 2. Perusahaan perantara perdagangan properti dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada ketentuan dan tata cara yang berlaku serta peraturan perundang-undangan. B. KEWAJIBAN 1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali. 2. Melaporkan perubahan data perusahaan yang memuat perubahan nama dan alamat perusahaan, pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan, dan/atau tenaga ahli. 3. Melaporkan secara tertulis apabila menutup atau mengakhiri kegiatan usahanya dengan mengembalikan SIU-P4 asli. C. SANKSI Pemilik SIU-P4 yang melakukan pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. HIMBAUAN Pemilik SIU-P4 dihimbau agar menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI Nomor : /PDN.2/…../……. Jakarta, Lampiran : Perihal : Penolakan Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU- P4) Kepada Yth. ……………………………………….. . ………………………….................. . Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) tanggal ………, atas nama ………………….., ternyata belum lengkap dan benar, sehingga tidak dapat diproses untuk penerbitan SIU-P4. Adapun kekurangan dimaksud adalah: 1. ………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………… Berdasarkan hal-hal di atas, kami menolak untuk menerbitkan SIU-P4 atas nama ………………….., di …...................... Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara. DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI, ttd. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA (KOP SURAT PERUSAHAAN) Nomor Lampiran : Tempat, Tanggal : Perihal : Laporan Kegiatan Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Kepada Yth. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di - Jakarta 1. Nama Perusahaan : ……………………………………………… 2. Nomor dan Tanggal SIU-P4 : ……………………………………………… 3. Nomor dan Tanggal TDP : …………………………………………… 4. Alamat Perusahaan : ………………………………………… 5. Omzet (Hasil Penjualan Tahunan) a. Tahun Berjalan : ………………………………………… b. Tahun Sebelumnya : ………………………………………...…... 6. Jumlah Tenaga Ahli : ……………………………………. orang 7. Jumlah Tenaga Kerja (termasuk pemilik/pengurus/penanggungjawab di luar tenaga ahli) a. Pendidikan S2/S3 : ……………………………………. orang b. Pendidikan S1 : ……………………………………. orang c. Pendidikan D3 : ……………………………………. orang d. Pendidikan SMA atau sederajat : ……………………………………. orang e. Pendidikan Lain-lain : ……………………………………. orang Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya. Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan, ttd. LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI SURAT KETERANGAN PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI Nomor : Sesuai dengan surat dari …….. Nomor ……….., tanggal ……………… perihal …………………., menerangkan bahwa perusahaan ……….. telah menghentikan kegiatan usaha perantaraan perdagangan properti dan telah mengembalikan asli SIU-P4 Nomor .............. tanggal .................. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seluruh tanggung jawab dan kewajiban perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perantaraan perdagangan properti dengan pihak-pihak terkait tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban perusahaan yang bersangkutan. Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk diketahui. DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI, ttd. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; 2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan 3. Inspektur Jenderal. LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI Nomor : Tempat, Tanggal Lampira : Perihal : Peringatan ke …. tentang Pelanggaran Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) Kepada Yth. ………………………… ………………………… …… di Berdasarkan/Sehubungan dengan ............, perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..../M-DAG/PER/…/... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, antara lain: 1. ……………………………………………………………….…………… 2. ……………………………………………………………….…………… 3. ………………………………………………………………………….… Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara sudah memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama. Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara. DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI, ttd. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; 2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan 3. Inspektur Jenderal. LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI FORMAT PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI NOMOR : TENTANG PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (SIU-P4) DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI Menimbang : a. Bahwa sesuai hasil ....... terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perantaraan perdagangan properti yang dilakukan oleh perusahaan pemilik SIU-P4 Nomor ……… tanggal ……, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..../M- DAG/PER/…/... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan telah diberikan peringatan tertulis melalui Surat Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Nomor ......., Tanggal ..... Perihal .... b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Menteri Perdagangan Republik INDONESIA Nomor ..../M- DAG/PER/…/... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi pembekuan SIU-P4; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Bina Usaha dan Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Republik INDONESIA Nomor ..../M-DAG/PER/.../20.. tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERTAMA : Membekukan SIU-P4 Nomor ………… tanggal …… atas nama .………… KEDUA : Dengan dibekukannya SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan pemilik SIUP-4 dimaksud dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perantaraan perdagangan properti terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA KETIGA : Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI, ttd. Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini disampaikan kepada: 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; 2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan; dan 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan. LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI FORMAT PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI NOMOR : TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (SIU-P4) DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI Menimbang : d. Bahwa sesuai hasil ....... terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perantaraan perdagangan properti yang dilakukan oleh perusahaan pemilik SIU-P4 Nomor ……… tanggal ……, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..../M- DAG/PER/…/... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan telah diberikan sanksi pembekuan SIU-P4 melalui Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Nomor ....... tentang .... e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Menteri Perdagangan Republik INDONESIA Nomor ..../M- DAG/PER/…/... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi pencabutan SIU-P4; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Bina Usaha dan Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Republik INDONESIA Nomor ..../M-DAG/PER/.../20.. tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERTAMA : Mencabut SIU-P4 Nomor ………… tanggal …… atas nama .………… KEDUA : Dengan dicabutnya SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan pemilik SIUP-4 dimaksud dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perantaraan perdagangan properti terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA KETIGA : Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI, ttd. Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini disampaikan kepada: 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; 5. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan; dan 6. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Nomor 51-m-dag-per-7-2017 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

Pasal 35