PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 51-m-dag-per-7-2015 Tahun 2015 tentang LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

PERMEN Nomor 51-m-dag-per-7-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2015 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, RACHMAT GOBEL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.