PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2021 tentang WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 49 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBINAAN, PENILAIAN, PENETAPAN DAN PENGHARGAAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 4

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan petunjuk teknis kriteria Wilayah Tertib Administrasi; b. sosialisasi; c. asistensi; dan d. konsultansi.

Pasal 5

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. mengevaluasi tingkat pemenuhan kriteria Wilayah Tertib Administrasi; b. mengidentifikasi kelemahan; dan c. memberikan rekomendasi perbaikan pada Unit Kerja. (3) Dalam mengoordinasikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Jenderal membentuk Tim Penilai. (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas unsur: a. pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal; b. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan; c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap aspek: a. penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; b. akuntabilitas keuangan dan barang milik negara; c. pengendalian intern; d. inisiatif anti korupsi; e. pelaksanaan reformasi birokrasi. (2) Predikat Wilayah Tertib Administrasi diberikan kepada Unit Kerja yang secara kumulatif memperoleh rata-rata hasil penilaian pada 5 (lima) aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sangat baik. (3) Predikat Wilayah Tertib Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penjenjangan predikat pertama, madya, atau utama. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap unsur Wilayah Tertib Administrasi dilakukan selama periode 1 (satu) tahun. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi penilaian Wilayah Tertib Administrasi.

Pasal 7

(1) Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Inspektur Jenderal. (2) Inspektur Jenderal menyampaikan hasil penilaian dan mengusulkan penetapan Wilayah Tertib Administrasi kepada Menteri.

Pasal 8

Petunjuk teknis mengenai metode pembinaan serta kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Menteri MENETAPKAN dan memberikan penghargaan kepada Unit Kerja penerima predikat Wilayah Tertib Administrasi berdasarkan hasil penilaian yang disampaikan Inspektur Jenderal. (2) Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sertifikat, piagam, piala, trofi atau dalam bentuk lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Penilaian

Pasal 5

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. mengevaluasi tingkat pemenuhan kriteria Wilayah Tertib Administrasi; b. mengidentifikasi kelemahan; dan c. memberikan rekomendasi perbaikan pada Unit Kerja. (3) Dalam mengoordinasikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Jenderal membentuk Tim Penilai. (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas unsur: a. pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal; b. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan; c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap aspek: a. penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; b. akuntabilitas keuangan dan barang milik negara; c. pengendalian intern; d. inisiatif anti korupsi; e. pelaksanaan reformasi birokrasi. (2) Predikat Wilayah Tertib Administrasi diberikan kepada Unit Kerja yang secara kumulatif memperoleh rata-rata hasil penilaian pada 5 (lima) aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sangat baik. (3) Predikat Wilayah Tertib Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penjenjangan predikat pertama, madya, atau utama. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap unsur Wilayah Tertib Administrasi dilakukan selama periode 1 (satu) tahun. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi penilaian Wilayah Tertib Administrasi.

Pasal 7

(1) Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Inspektur Jenderal. (2) Inspektur Jenderal menyampaikan hasil penilaian dan mengusulkan penetapan Wilayah Tertib Administrasi kepada Menteri.

Pasal 8

Petunjuk teknis mengenai metode pembinaan serta kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.