PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

PERMEN Nomor 47 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 731) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. 3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseroangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA dan berkedudukan di wilayah Negara Republik INDONESIA, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol. 4. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol. 5. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. 6. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 7. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub distributor di wilayah pemasaran tertentu. 9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu. 10. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 11. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean INDONESIA Lainnya (DPIL) di TBB. 12. Daerah pabean adalah Wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 13. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 14. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata. 15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol. 17. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A. 18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A. 19. Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 21. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Luar Negeri. 22. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri. 23. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang selanjutnya disebut Dirjen PKTN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. 24. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Dirjen Bea dan Cukai adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan dan cukai. 25. Gubernur DKI Jakarta adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Republik INDONESIA. 26. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. 27. Bupati/Wali Kota adalah Kepala daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 28. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. 2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri secara elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id dengan melampirkan hasil pindai (scan) dokumen asli: a. Angka Pengenal Importir (API); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); f. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000 (tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; g. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa prinsipal pemegang merek/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; h. Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enam) Daerah Provinsi; dan i. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk. (2) Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar. (3) IT-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah. (4) Perpanjangan dan/atau perubahan terhadap penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Dirjen Daglu. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen asli penetapan sebagai IT-MB yang telah diterbitkan sebelumnya dan/atau dokumen yang mengalami perubahan. 3. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 7 diubah dan ayat (3) sampai dengan ayat (9) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA menurut volumenya 2204.22 - - Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l : - - - Minuman fermentasi (wine): 11 2204.22.11 - - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya 12 2204.22.12 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya 13 2204.22.13 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume - - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol: 14 2204.22.21 - - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya 15 2204.22.22 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya 2204.29 - - Lain-lain - - - Minuman fermentasi (wine) : 16 2204.29.11 - - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya 17 2204.29.13 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya 18 2204.29.14 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol: 19 2204.29.21 - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya 20 2204.29.22 - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya 2204.30 Grape must lainnya: 21 2204.30.10 - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya 22 2204.30.20 - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya 22.05 Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma. 2205.10 - Dalam kemasan 2 l atau kurang: 23 2205.10.10 - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya 24 2205.10.20 - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya 2205.90 - Lain-lain: 2205.90.10 - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya 26 2205.90.20 - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya 22.06 Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alcohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 27 2206.00.10 - Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir 28 2206.00.20 - Sake (minuman fermentasi dari beras) - Coconut palm toddy : 29 2206.00.31 - - Dalam kemasan 2 Liter atau kurang 30 2206.00.39 - - Lain-lain - Shandy: 31 2206.00.41 - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya 32 2206.00.49 - - Lain-lain - Lain-lain: 33 2206.00.91 - - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat) 34 2206.00.99 - - Lain-lain 22.08 Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alcohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya. 2208.20 - Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc: 35 2208.20.50 - - Brandy 36 2208.20.90 - - Lain-lain 37 2208.30.00 - Wiski 38 2208.40.00 - Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi 39 2208.50.00 - Gin dan Geneva 40 2208.60.00 - Vodka 2208.70 - Sopi manis dan Cordial 41 2208.70.10 - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya 42 2208.70.90 - - Lain-lain 2208.90 - Lain-lain: 43 2208.90.10 - - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya 44 2208.90.20 - - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya 45 2208.90.30 - - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya 46 2208.90.40 - - Samsu lainnya,dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya 47 2208.90.50 - - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya 48 2208.90.60 - - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya 49 2208.90.70 - - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya - - Lain-lain 50 2208.90.91 - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya 51 2208.90.99 - - - Lain-lain MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 27

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 40

Pasal 54

Pasal 54A

Pasal II