PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46-m-dag-per-7-2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

PERMEN Nomor 46-m-dag-per-7-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TATA KELOLA e-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN I. UMUM Kebijakan tata kelola e-Government merupakan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan TIK di lingkungan Kementerian Perdagangan. II. RUANG LINGKUP Ruang lingkup dari tata kelola e-Government meliputi penetapan tugas masing-masing pihak yang terkait dengan penyelenggaraan TIK di lingkungan Kementerian Perdagangan. III. KEBIJAKAN 1. Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab dalam memantau dan mengawasi pengelolaan TIK di lingkungan Unit Kerjanya. 2. Setiap inisiatif dan penyelenggaraan terkait Infrasturktur TIK, baik Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dan Infrasturktur TIK Unit Kerja, harus sesuai dengan tata kelola e-Government di lingkungan Kementerian Perdagangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. 3. Koordinasi penyelenggaraan Infrasturktur TIK Kementerian Perdagangan harus menggunakan pencatatan atau formulir khusus sebagai bukti sah telah dilakukan koordinasi TIK. 4. Unit Kerja yang menyelenggarakan Infrastruktur TIK Unit Kerja harus berpedoman pada panduan teknis yang dikeluarkan PDSI. 5. Integrasi sistem dengan pihak di luar Kementerian Perdagangan dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh PDSI. Unit Kerja harus memberikan dukungan terkait proses bisnis substansi perdagangan dan/atau substansi lainnya yang tidak ditangani oleh PDSI. 6. Usulan kebutuhan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan atau sebelum pembahasan Pagu Anggaran. 7. PDSI dan Unit Kerja bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. 8. PDSI mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan hak akses penggunaan Data Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Unit Kerja memberikan usulan hak akses penggunaan Data Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan. 9. Data dan Informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan milik Kementerian Perdagangan dan dipergunakan oleh seluruh Unit Kerja dengan mengikuti kaidah keamanan Informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. IV. PENYELENGGARAAN Tata kelola e-Government dilaksanakan pada tingkat Kementerian dan Unit Kerja. PDSI menyelenggarakan pengelolaan e-Government pada tingkat Kementerian dan Unit Kerja melakukan pengelolaan e-Government pada tingkat Unit Kerja. 1. PDSI PDSI menyelenggarakan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan. Penyelenggaraan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dilakukan terhadap seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lintas Unit Kerja, dan/atau memiliki karakteristik multi user serta keterkaitan antar Unit Kerja. Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dimaksud paling sedikit meliputi: a. perangkat Jaringan; b. internet; c. server; d. Aplikasi bidang perdagangan, paling sedikit meliputi perancangan/disain dan produk Aplikasi; e. Aplikasi pendukung kegiatan administratif dan non substantif Kementerian Perdagangan, paling sedikit meliputi perancangan/disain dan produk Aplikasi; f. Database pendukung Aplikasi; g. Antivirus dan sejenisnya; h. Akun berlangganan data dan informasi berbasis elektronik; dan i. Infrastruktur TIK lainnya dengan karakteristik serupa. 2. Unit Kerja Unit Kerja menyelenggarakan Infrasturktur TIK Unit Kerja masing- masing. Penyelenggaraan Infrastruktur TIK Unit Kerja dilakukan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan khusus untuk pengolahan data personal, tidak lintas Unit Kerja, dan/atau cenderung memiliki karakteristik infrastruktur stand alone. Infrastruktur TIK dimaksud meliputi: a. Komputer Personal, Laptop, dan perangkat sejenis; b. Perangkat keras pendukung pengolah/pemroses Data, seperti Scanner, Printer, Projector, dan perangkat sejenis; c. Perangkat lunak sistem operasi; d. Perangkat lunak pendukung pengolah data personal dan/atau pendukung pekerjaan admnistratif (sejenis aplikasi office); dan/atau e. Infrastruktur TIK lainnya dengan karakteristik serupa. Unit Kerja di luar kantor Pusat Kementerian Perdagangan dapat melakukan penyediaan internet cadangan melalui koordinasi dengan PDSI. V. KOORDINASI PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan e-Government dilakukan dalam seluruh rangkaian pengelolaan TIK, yaitu mulai dari perencanaan, pengembangan, pengadaan, penggunaan, hingga monitoring dan evaluasi. Rangkaian kegiatan koordinasi TIK wajib dilengkapi dengan pencatatan yang resmi yang dikeluarkan oleh PDSI dan ditandatangani oleh pimpinan PDSI dan Unit Kerja. Unit Kerja yang membutuhkan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan bentuk-bentuk lain penyelenggaraan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan wajib berkoordinasi dengan PDSI. Proses koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan kebutuhan/inisiatif Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan Perencanaan kebutuhan/inisiatif Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Unit Kerja menyampaikan usulan/rencana kebutuhan Infrastruktur TIK kepada Kepala PDSI paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud atau sebelum pembahasan Pagu Anggaran. b. Unit Kerja mengajukan usulan kebutuhan Infrastruktur TIK dengan melampirkan proposal rencana/inisiatif kebutuhan Infrastruktur TIK dengan template proposal yang telah disediakan oleh PDSI. c. PDSI menerima seluruh usulan rencana/kebutuhan Infrastruktur TIK dari Unit Kerja, untuk kemudian disinergikan, dinilai, direviu, dan dialokasikan kebutuhan anggarannya. 2. Pembuatan, pengembangan, dan pengadaan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan Pembuatan, pengembangan, dan pengadaan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. PDSI akan melakukan pembuatan, pengembangan, pengadaan infrastruktur TIK Kementerian berdasarkan usulan Unit Kerja. b. Unit Kerja sebagai pemilik proses bisnis, pengusul, dan/atau pengguna paling sedikit harus menyiapkan tim/pelaksana yang akan menjadi penjamin kualitas Infrastruktur TIK tersebut agar Infrastruktur TIK yang diusulkannya sesuai dengan kebutuhan. 3. Monitoring dan evaluasi a. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan, pengembangan, dan pemeliharaan Infrasturktur TIK. b. Unit Kerja pemilik proses bisnis, pengusul, dan/atau pengguna melakukan monitoring dan evaluasi atas Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan yang diusulkannya. c. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit dalam hal inventaris dan penggunaan/utilisasi Infrastruktur TIK dimaksud. d. PDSI akan melakukan monitoring dan evaluasi dari segi teknis Infrastruktur TIK. Unit Kerja yang melakukan pengadaan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK Unit Kerja wajib melakukan hal-hal berikut: a. Mengacu pada panduan teknis yang telah disediakan oleh PDSI dalam perencanaan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan TIK Unit Kerja. b. Melaporkan hasil pengadaan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK Unit Kerja kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

Peraturan Menteri Nomor 46-m-dag-per-7-2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

BAB XI

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19

BAB XIII

Pasal 20

Pasal 21