PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 44-m-dag-per-6-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Rangka Pemberian Perizinan Tertentu di Kementerian Perdagangan

PERMEN Nomor 44-m-dag-per-6-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Setiap pemberian perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

Pasal 2

(1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sebelum perizinan tertentu diberikan kepada pelaku usaha. (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang memuat status valid digunakan sebagai salah satu persyaratan pemberian perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk melalui: a. sistem informasi pada Kementerian Perdagangan yang telah terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau b. website/aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd Ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.