Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2021 tentang PENUGASAN G...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan. 4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi gubernur atau bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021. (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. meningkatkan kesempatan berusaha; b. meningkatkan sarana pemasaran produk dalam negeri; c. mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. meningkatkan daya saing produk lokal yang potensial; dan e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021. (2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi. (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain. (4) Penugasan Menteri kepada gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar penugasan gubernur atau atau bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata kepada Menteri. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata. (3) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata. (4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan setiap penggantian pejabat pengelola keuangan kepada Menteri. (5) Gubernur atau bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata, berkewajiban: a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran; b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan; c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata dapat memberikan dampak peningkatan kinerja; d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata setelah kegiatan pembangunan selesai; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, pembangunan dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah selesai proses hibah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

Gubernur atau bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2021 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA