PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang KETENTUAN PENGGUNAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL DAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU

PERMEN Nomor 40 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 2. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. 3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 4. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. 5. Angkutan Laut Nasional adalah angkutan laut yang dimiliki atau disewa oleh perusahaan angkutan laut nasional dalam bentuk bare boat, time charter, voyage charter, contract of affreightment atau kontrak sewa kapal lainnya. 6. Asuransi Nasional adalah produk asuransi pengangkutan barang (marine cargo insurance) yang dikeluarkan oleh perusahaan perasuransian nasional atau lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan ganti rugi atas kerugian/kerusakan/kehilangan barang terhadap risiko yang mungkin terjadi selama pengangkutan melalui laut. 7. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan Angkutan Laut di dalam wilayah perairan INDONESIA dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 8. Perusahaan Perasuransian Nasional adalah perusahaan asuransi atau konsorsium perusahaan asuransi yang berbadan hukum INDONESIA dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. 9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan dengan Pos Tarif/HS 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.06, 27.07, dan 27.08. 10. Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian dengan Pos Tarif/ HS 1511.10.00. 11. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari species oryza sativa dengan Pos Tarif/HS 10.06. 12. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan inatrade. 13. Inatrade adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui laman resmi http://inatrade.kemendag.go.id. 14. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor. 15. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 17. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perusahaan Perasuransian Nasional harus memenuhi persyaratan: a. memiliki surat izin memasarkan produk asuransi pengangkutan (marine cargo insurance) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk perusahaan asuransi; b. memiliki surat persetujuan produk asuransi bersama dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk konsorsium perusahaan asuransi; c. memiliki nilai modal disetor paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); d. memiliki ekuitas paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); e. membangun sistem yang terkoneksi dengan Inatrade; dan f. tidak dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kantor cabang atau perwakilan di wilayah INDONESIA atau sentra ekspor barang tertentu; b. memiliki claim agent di negara tujuan ekspor dan/atau di negara yang memiliki hubungan bisnis jasa asuransi dengan negara tujuan ekspor; dan c. membangun sistem yang terkoneksi dengan Inatrade. (3) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perusahaan Perasuransian Nasional harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Inatrade dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. surat izin memasarkan produk asuransi pengangkutan (marine cargo insurance) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk perusahaan asuransi; b. surat persetujuan produk asuransi bersama dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk konsorsium perusahaan asuransi; c. surat keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan: 1. jumlah nilai modal disetor; 2. jumlah equitas; dan 3. tidak dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha; dan d. surat pernyataan kesanggupan untuk membangun sistem yang terkoneksi dengan Inatrade. (4) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Inatrade dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. surat keterangan yang paling sedikit mencantumkan alamat kantor cabang atau perwakilan di wilayah INDONESIA atau sentra ekspor barang tertentu; b. surat keterangan yang paling sedikit mencantumkan alamat claim agent yang dimiliki di negara tujuan ekspor dan/atau di negara yang memiliki hubungan bisnis jasa asuransi dengan negara tujuan ekspor; dan c. surat pernyataan kesanggupan untuk membangun sistem yang terkoneksi dengan Inatrade. (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses. (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan tanda daftar dengan menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak lengkap dan tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang KETENTUAN PENGGUNAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL DAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25