Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (n…

Pasal 3

(1) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dan telah mendapat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Direktur Jenderal. (2) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah dan jenis Limbah Non B3 yang dapat diimpor oleh IP Limbah Non B3 beserta ketentuan teknis pelaksanaan importasinya.

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dari departemen/instansi teknis; b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T); e. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); f. Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) atau Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK), Departemen Perindustrian; dan g. Rekomendasi Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2) Direktur Jenderal menerbitkan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Limbah Non B3 yang disetujui untuk diimpor telah direalisasikan seluruhnya. (3) Permohonan perpanjangan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) atau Direktur Jenderal Industri Agro Kimia (IAK), Departemen Perindustrian; b. Rekomendasi dari Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; c. Asli Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah habis masa berlakunya; dan d. Perubahan atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e.

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap pelaksanaan impor Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilengkapi Surat Pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3, yang menyatakan bahwa: a. limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3; dan b. bersedia bertanggung-jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspornya apabila Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3. (2) Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor sebagian atau seluruhnya terbukti sebagai Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Limbah Non B3 dimaksud wajib dikirim kembali oleh IP Limbah Non B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku.

Pasal 7

Koreksi

(1) IP Limbah Non B3 wajib menyampaikan laporan tertulis baik melakukan maupun tidak melakukan impor Limbah Non B3 setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui http://inatrade.depdag.go.id. (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Setiap importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan. (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan d. mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor. (4) Ruang lingkup pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. identitas (nama dan alamat) importir dan eksportir dengan benar dan jelas; b. nomor dan tanggal Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3; c. jumlah/volume atau berat, jenis dan spesifikasi, serta nomor pos tarif/HS Limbah Non B3 yang diimpor; d. keterangan waktu dan negara pengekspor/pelabuhan muat Limbah Non B3 yang diimpor; e. keterangan tempat atau pelabuhan tujuan bongkar Limbah Non B3 yang diimpor; f. keterangan dari eksportir berupa Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan g. keterangan lain apabila diperlukan. (5) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis dapat melakukan kerjasama dengan surveyor yang berada di luar negeri. (6) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. (7) Dalam hal Limbah Non B3 dalam bentuk curah (bulk) akan dialih kapalkan di pelabuhan transit, wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis ulang pada saat Limbah Non B3 akan dimuat kembali ke kapal. (8) Surveyor memungut imbalan jasa dari importir atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang nilainya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat. (9) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap bulan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 9

Koreksi

Surveyor wajib bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sesuai dengan ketentuan yang lazim berlaku di bidang usaha jasa survey.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dibekukan apabila IP Limbah Non B3 yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Pembekuan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali dalam waktu 1 (satu) bulan sejak IP Limbah Non B3 yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan. (3) Pembekuan dan pengaktifan kembali Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dicabut apabila IP Limbah Non B3 yang bersangkutan : a. mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3; b. mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Surat Pernyataan dari eksportir; c. tidak melaksanakan kewajiban pengiriman kembali Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); d. melakukan penjualan atau pemindahtanganan Limbah Non B3 yang diimpor kepada pihak lain; dan/atau e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3. (2) Pencabutan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Pemilik IP Limbah Non B3 yang terkena sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 ditetapkan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pelanggaran oleh Surveyor terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai Surveyor. (2) Pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

Pasal 13

Koreksi

Importir yang mengimpor Limbah Non B3 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri berkoordinasi dengan Menteri teknis terkait untuk membentuk Satuan Tugas penanganan permasalahan importasi Limbah Non B3. (2) Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pengawasan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3.

Pasal 15

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Koreksi

Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah diterbitkan berdasarkan: a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M- DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3); dan c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M- DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M- DAG/PER/6/2009, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 tersebut.

Pasal 18

Koreksi

(1) Untuk impor Limbah Non B3 sebagaimana tercantum dalam nomor urut 1 sampai dengan 5 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan oleh PT. Surveyor INDONESIA (PT. SI) dan PT. Superintending Company of INDONESIA (PT. SUCOFINDO) atau surveyor lainnya yang memenuhi persyaratan teknis, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. (2) Untuk impor Limbah Non B3 sebagaimana tercantum dalam nomor urut 6 sampai dengan 63 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk oleh IP Limbah Non B3, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. (3) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1). (4) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2009 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal : 2 September 2009 DAFTAR LAMPIRAN 1. Lampiran I : Daftar Limbah Non B3 Yang Dapat Diimpor 2. Lampiran II : Laporan Realisasi Impor Limbah Non B3 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal : 2 September 2009 DAFTAR LIMBAH NON B3 YANG DAPAT DIIMPOR NO NOMOR HS URAIAN BARANG KETERANGAN 39.15. Sisa, reja dan skrap, dari plastik. 1. 3915.10.00.00 -Dari polimer etilena 2. 3915.20.00.00 -Dari polimer stirena 3. 3915.30.00.00 -Dari Polimer vinil khlorida 3915.90 -Dari plastik lainnya : 4. 3915.90.10.00 --Dari kopolimer vinil asetat vinil khlorida yang vinil asetat monomernya dominan 5. 3915.90.90.00 --Lain-lain 6. 4004.00.00.00 47.07 Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh dari padanya. Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap). 4707.10.00 -Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton : 7. 4707.10.00.10 --Untuk keperluan pembuatan kertas 8. 4707.10.00.90 --Lain-lain 4707.20.00 -Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai Keseluruhannya : 9. 4707.20.00.10 --Untuk keperluan pembuatan kertas 10. 4707.20.00.90 --Lain-lain 4707.30.00 -Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) : 11. 4707.30.00.10 --Untuk keperluan pembuatan kertas 12. 4707.30.00.90 --Lain-lain 4707.90.00 -Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak di sortir : 13. 4707.90.00.10 --Untuk keperluan pembuatan kertas 14. 4707.90.00.90 --Lain-lain 15. 5003.00.00.00 Sisa sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock). 51.03 Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnette stock. 16. 5103.10.00.00 -Noil dari wol atau dari bulu hewan halus NO NOMOR HS URAIAN BARANG KETERANGAN 17. 5103.20.00.00 -Sisa dari wol atau bulu hewan halus 18. 5103.30.00.00 Sisa dari bulu hewan kasar 52.02 Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock). 19. 5202.10.00.00 -Sisa benang (termasuk sisa benang pintal) -Lain-lain : 20. 5202.91.00.00 --Garnetted stock 21. 5202.99.00.00 --Lain-lain 53.01 Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak di pintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock). 22. 5301.30.00.00 -Tow lena dan sisa lena 23. 53.02 5302.90.00.00 True hemp (cannabis sativa L), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock). -True hemp, mentah atau dibusukkan 53.03 Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan ganetted stock). 24. 5303.90.00.00 -Lain-lain 53.04 Serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal, tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang). 25. ex 5304.90.000 -Limbah sisa dan limbah serat tekstil lainnya dari gemus agave (termasuk limbah benang dan barang usang). 26. 27. 28. 29. 30. 53.05 5305.00.00.19 5305.00.00.29 5305.00.00.30 63.10 6310.10 6310.10.90.00 6310.90.90.00 Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa Tekstilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnatted stock). -Dari kelapa (coir) : --Lain-lain. -Dari serat abaka : --Lain-lain -Dari rami Gombal, skrap benang pintal, tali, tali tambang dan kabel bekas atau baru serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil. -Sortiran: --Lain-lain --Lain-lain NO NOMOR HS URAIAN BARANG KETERANGAN 31. 7001.00.00.00 Pecahan dan sisa serta skrap kaca lainnya dari kaca;glass in the mass. 71.12 Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang atas dasar logam; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia. 32. 7112.30.00.00 -Abu mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia -Lain-lain: 33. 7112.91.00.00 --Dari emas, termasuk emas kerajang atas dasar logam tetapi tidak termasuk debu mengandung logam mulia lainnya 34. 7112.92.00.00 --Dari platinum, termasuk platina kerajang atas dasar logam tetapi tidak termasuk debu mengandung logam mulia lainnya 72.04 Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja. 35. 7204.10.00.00 -Sisa dan skrap dari besi tuang -Sisa dan skrap dari baja paduan : 36. 7204.21.00.00 --Dari baja stainless 37. 7204.29.00.00 --Lain-lain 38. 7204.30.00.00 -Sisa dan skrap dari besi atau baja lapis timah -Sisa dan skrap lainnya : 39. 7204.41.00.00 --Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak 40. 7204.49.00.00 --Lain-lain 41. 7404.00.00.00 Sisa dan skrap tembaga 42. 7503.00.00.00 Sisa dan skrap nikel 43. 7602.00.00.00 Sisa dan skrap aluminium 44. Ex.7802.00.00.00 Sisa dan skrap timbal Hanya dalam bentuk ingot 45. 7902.00.00.00 Sisa dan skrap seng 46. 8002.00.00.00 Sisa dan skrap timah 81.01 Tungsten (wolfram) dan barang dari padanya,termasuk sisa dan skrap. -Lain-lain : 47. 8101.97.00.00 --Sisa dan skrap 81.02 Molibdenum dan barang dari padanya,termasuk sisa dan skrap. NO NOMOR HS URAIAN BARANG KETERANGAN -Lain-lain : 48. 8102.97.00.00 81.03 --Sisa dan skrap Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 49. 8103.30.00.00 81.04 -Sisa dan skrap Magnesium dan barang daripadanya,termasuk sisa dan skrap. 50. 8104.20.00.00 -Sisa dan skrap 81.05 Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya,termasuk sisa dan skrap. 51. 8105.30.00.00 -Sisa dan skrap 52. 8106.00.10.00 -Bismut tidak ditempa;sisa dan skrap; bubuk 53. 81.07 8107.30.00.00 Kadmium dan barang daripadanya termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap 81.08 -Titanum dan barang daripadanya,termasuk sisa dan skrap. 54. 8108.30.00.00 -Sisa dan skrap 81.09 Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 55. 8109.30.00.00 -Sisa dan skrap 56. 81.10 8110.20.00.00 Antimonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap 57. 8111.00.00.00 Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 58. 59. 60. 61. 62. 81.12 8112.13.00.00 8112.22.00.00 8112.52.00.00 8112.92.00.00 8112.99.00.00 Berilium, Kromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium, (columbium), renium dan talium serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap. -Berilium : --Sisa dan skrap --Sisa dan skrap --Sisa dan skrap --Tidak ditempa; sisa dan skrap;bubuk --Lain-lain 63. 8113.00.00.00 Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal : 2 September 2009 Nama Perusahaan : Nomor & Tgl Pengakuan Alamat Kantor : Sebagai IPL Non B3 : Alamat Pabrik/Gudang : Jumlah Kuota/tahun : No. Telp/Fax : izin Realisasi Impor Sisa No Tgl. No Tgl. .........................., .................................................. Pimpinan Perusahaan ( NAMA ) Jabatan *) Laporan disampaikan melalui http://inatrade.depdag.go.id LAPORAN REALISASI IMPOR LIMBAH NON B3 No. Tgl. Impor Satuan L/S Alamat (telp & fax) Eksportir Jumlah PIB

Peraturan Menteri Nomor 39-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19