PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2022 tentang KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE)

PERMEN Nomor 37 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang INDONESIA. 2. Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang INDONESIA yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. 3. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor INDONESIA telah memenuhi KAB. 4. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. 5. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik melalui laman e-ska.kemendag.go.id. 6. Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik INDONESIA Dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement Between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Mozambique) yang selanjutnya disebut IM-PTA adalah persetujuan perdagangan preferensial yang disepakati antara INDONESIA dan Mozambik. 7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 8. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. 9. Barang Asal INDONESIA (INDONESIA Originating Goods) adalah Barang yang berasal dari INDONESIA yang telah memenuhi KAB. 10. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6