PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2020 tentang MINYAK GORENG SAWIT WAJIB KEMASAN

PERMEN Nomor 36 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. MINYAKITA adalah merek dagang untuk Minyak Goreng Sawit yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana adalah Minyak Goreng Sawit yang dikemas dengan kemasan lebih ekonomis. 4. Produsen Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pengolahan bahan baku dari kelapa sawit menjadi Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pembelian Minyak Goreng Sawit untuk dikemas dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berpendudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 7. Pengecer Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Pelaku Usaha yang menjual Minyak Goreng Sawit secara langsung kepada Konsumen. 8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 9. Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. 10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB III

PENGGUNAAN MEREK MINYAKITA

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam memperdagangkan Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana, Produsen dan/atau Pengemas Minyak Goreng Sawit dapat menggunakan merek MINYAKITA. (2) Untuk dapat menggunakan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dan/atau Pengemas wajib memiliki Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA. (3) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA, Produsen dan/atau Pengemas mengajukan permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan format Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan: a. fotokopi NIB; b. fotokopi Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri atau perizinan berusaha lain dari instansi teknis; dan c. rencana jumlah Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas dengan menggunakan merek MINYAKITA. (5) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 8

(1) Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Produsen dan/atau Pengemas yang akan melakukan perpanjangan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA berakhir.

Pasal 9

(1) Produsen dan/atau Pengemas yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA wajib mencantumkan logo MINYAKITA pada setiap kemasan Minyak Goreng Sawit yang akan diproduksi dengan menggunakan merek MINYAKITA. (2) Logo MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicantumkan dalam kemasan harus sesuai dengan Logo MINYAKITA yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Logo MINYAKITA yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Produsen dan/atau Pengemas yang menggunakan merek MINYAKITA wajib memenuhi ketentuan mengenai kemasan, mutu, dan higienitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Produsen dan/atau Pengemas yang menggunakan merek MINYAKITA wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Minyak Goreng Sawit merek MINYAKITA setiap 12 (dua belas) bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. (2) Laporan realisasi penyaluran Minyak Goreng Sawit merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. (3) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat meminta laporan realisasi penyaluran Minyak Goreng Sawit merek MINYAKITA sewaktu-waktu kepada Produsen dan/atau Pengemas yang menggunakan merek MINYAKITA.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Koreksi

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Produsen, Pengemas dan/atau Pelaku Usaha atas pemberlakuan kewajiban Minyak Goreng Sawit dalam Kemasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa: a. konsultasi; b. bimbingan teknis; dan/atau c. promosi.

Pasal 13

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha terkait dengan prosedur kewajiban Minyak Goreng Sawit dalam Kemasan, pengemasan ulang Minyak Goreng Sawit oleh Pengecer, dan/atau penggunaan merek MINYAKITA. (2) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi kepada Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerja sama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 14

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap: a. pemenuhan kewajiban Minyak Goreng Sawit dalam Kemasan; b. pemenuhan kewajiban penggunaan Kemasan yang disediakan Produsen atau Pengemas oleh pengecer dalam pengemasan ulang; dan/atau c. penggunaan merek MINYAKITA. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui koordinasi pengawasan di pasar dengan menteri teknis dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditemukan pelanggaran, hasil pengawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.

Pasal 16

Menteri melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

SANKSI

Pasal 17

Koreksi

(1) Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Minyak Goreng Sawit dalam Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenai sanksi administratif. (2) Pengecer yang melanggar ketentuan kewajiban menggunakan Kemasan yang disediakan oleh Produsen atau Pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 19

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 20

Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Menteri memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial selain bidang perdagangan kepada Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha pemilik ijin usaha dan/atau izin operasional/komersial selain perdagangan yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial selain bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 22

Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban memiliki Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan kewajiban perpanjangan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian peringatan tertulis. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 24

(1) Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban pencantuman logo MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kewajiban pemenuhan ketentuan Kemasan Minyak Goreng Sawit merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), dan kewajiban penyampaian laporan realisasi penyaluran Minyak Goreng Sawit merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA. (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 26

Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi adminstratif berupa pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2020 tentang MINYAK GORENG SAWIT WAJIB KEMASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29