PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

PERMEN Nomor 36 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh PPTN dan/atau PPNS-DAG.

Pasal 8

(1) Menteri mempunyai wewenang menunjuk PPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lingkungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Menteri memberikan mandat untuk menunjuk PPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

PPNS-DAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dan dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan pengawasan: a. Kepala Unit Kerja di lingkungan pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menugaskan PPTN dan/atau PPNS-DAG di lingkungan pemerintah pusat; dan b. Kepala Unit Kerja di lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menugaskan PPTN dan/atau PPNS-DAG di lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya. (2) Khusus untuk ruang lingkup pengawasan Distribusi Perdagangan dalam negeri selain Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penugasan dapat dilakukan oleh direktur yang menangani pengawasan Distribusi. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkoordinasi dengan Direktur. (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan dugaan pelanggaran, direktur yang menangani pengawasan Distribusi menyampaikan hasil pengawasan kepada Direktur untuk dilakukan tindak lanjut pengawasan dan/atau penegakan hukum.

Pasal 11

(1) Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai PPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut: a. pegawai negeri sipil yang bertugas pada unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; b. memiliki pendidikan minimal Diploma (D3) atau yang sederajat; c. pangkat/golongan minimal Pengatur/golongan IIc; dan d. lulus pelatihan PPTN. (2) Pelatihan PPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. (3) Unit kerja di lingkungan pemerintah provinsi berkerja sama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dapat menyelenggarakan pelatihan PPTN.

Pasal 12

(1) Dalam hal unit kerja di lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki PPTN dan/atau PPNS-DAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Unit Kerja dapat mengusulkan pegawai untuk melakukan pengawasan kepada Direktur Jenderal. (2) Pegawai yang diusulkan untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. pegawai negeri sipil yang bertugas pada unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; b. memiliki pendidikan minimal Diploma (D3) atau yang sederajat; dan c. pangkat/golongan minimal Pengatur/golongan IIc. (3) Direktur Jenderal MENETAPKAN pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan pengawasan. (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diusulkan untuk mengikuti pelatihan PPTN paling lambat 1 (satu) tahun sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lulus pelatihan PPTN, penetapan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dicabut.

BAB XIV

TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 41

(1) PPTN, PPNS-DAG dan/atau pegawai yang telah ditetapkan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Unit Kerja. (2) Apabila ditemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rekomendasi berupa: a. penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang; b. pelarangan mengedarkan Barang untuk sementara waktu; c. penghentian kegiatan usaha bidang Perdagangan; dan/atau d. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 42

(1) Kepala Unit Kerja harus melakukan rekapitulasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPTN, PPNS-DAG dan/atau pegawai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (2) Kepala Unit Kerja provinsi melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur. (3) Kepala Unit Kerja kabupaten/kota melaporkan hasil rekapitulasi hasil pengawasan bahan berbahaya, dan pestisida serta pupuk dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur. (4) Direktur melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 43

(1) Dalam penanganan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, PPNS-DAG dapat melakukan pengamanan terhadap Barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat Barang ditemukan. (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemasangan tertib niaga line dengan dibuatkan berita acara pemasangan tertib niaga line. (3) Pemutusan tertib niaga line hanya dapat dilakukan oleh PPNS-DAG dengan dibuatkan berita acara pemutusan tertib niaga line. (4) Bentuk tertib niaga line, format berita acara pemasangan tertib niaga line, dan berita acara pemutusan tertib niaga line tercantum dalam Lampiran VII sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

(1) Dalam hal ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang perdagangan, PPTN, dan/atau pegawai yang telah ditetapkan melaporkannya kepada PPNS-DAG atau Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA. (2) Dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau mendapat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS-DAG melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PPTN, PPNS-DAG dan/atau pegawai yang telah ditetapkan. (2) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat peringatan oleh Kepala Unit Kerja. (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak diberikan 2 (dua) kali dengan masa berlaku masing-masing 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan oleh pelaku usaha yang dibuktikan dengan bukti tanda terima. (4) Apabila Pelaku Usaha tidak memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai masa berlaku surat peringatan kedua habis, Kepala Unit Kerja memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada kepala instansi penerbit izin.

Pasal 46

(1) Kepala Unit Kerja dapat melakukan pemanggilan kepada Pelaku Usaha, jika diperlukan klarifikasi atas data, informasi dan/atau hasil pengawasan. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dengan jangka waktu pemanggilan masing-masing 3 (tiga) hari kerja. (3) Apabila Pelaku Usaha setelah pemanggilan ketiga tetap tidak hadir, Pelaku Usaha dianggap menerima hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPTN, PPNS-DAG dan/atau pegawai yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN FORMAT SURAT TUGAS PENGAWASAN (KOP DITJEN PKTN/DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN) SURAT TUGAS Nomor: ……………………………… Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap (Disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan), maka (nama Unit Kerja) ……………………………….. menugaskan nama – nama pegawai sebagaimana di maksud untuk mengikuti kegiatan tersebut. b. bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan pada butir a. perlu ditetapkan surat tugas. Dasar : 1. UNDANG-UNDANG nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. 2. (Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan). 3. Dst. Memberi Tugas Kepada 1. Nama NIP Jabatan : : : ………………………….. ………………………….. ………………………….. 2. Nama NIP Jabatan : : : ………………………….. ………………………….. ………………………….. 3. Nama NIP : : : ………………………….. ………………………….. ………………………….. Jabatan 4. Dst. Untuk : Melakukan pengawasan terhadap (Disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan) pada tanggal ……………… di wilayah (Disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan)………………………………………. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. ………….., .…………,(Tempat dan Tanggal) (Kepala Unit Kerja), ………………………………… MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL (KOP DITJEN PKTN/DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN) BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL -----Pada hari ini ........... tanggal..............berdasarkan surat tugas nomor............tanggal..............telah melakukan pengambilan sampel yang dilaksanakan oleh PPTN/PPNS-DAG/pegawai yang ditetapkan dan disaksikan oleh pelaku usaha.------------------------------------------------------ Nama Perusahaan : ....................................................................... Nama Pemilik : ....................................................................... Nama PenanggungJawab : ....................................................................... Alamat Perusahaan : ....................................................................... Terhadap : ----------------------------------------------------------------------------- 1. a. Produk : ....................................................................... b. Lokasi pengambilan sampel : ....................................................................... c. Merek/Jenis/Tipe : ....................................................................... d. Ukuran Berat : ....................................................................... e. Jumlah : ....................................................................... f. (informasi lain jika dibutuhkan) : ( disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan )............................................. 2. Dst. : ....................................................................... Demikian berita acara pengambilan sampel untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.----------------------------------------------------------------- MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Pelaku Usaha/ Pemilik/ Penanggung Jawab/ Pemberi Sampel Petugas, 1. ...................................................... 1. .................................................... Pangkat dan Gol NIP. 2. ..................................................... Pangkat dan Gol NIP. LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN (KOP DITJEN PKTN/ DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN) BERITA ACARA PENGAWASAN Pada hari ini ................ tanggal ................ bulan .................................. tahun ................, Pukul ................Saya : ................................................................... NIP.....................................................Pangkat........................................... ......., Jabatan selaku .................................................... dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -------------------------------------- 1. Nama : ................................................................ NIP : ................................................................ Pangkat/Gol/Ruang : ................................................................ Jabatan : ................................................................ Unit/Instansi : ................................................................ 2. Nama : ................................................................ NIP : ................................................................ Pangkat/Gol/Ruang : ................................................................ Jabatan : ................................................................ Unit/Instansi : ................................................................ 3. Dst. Berdasarkan : ---------------------------------------------------------------------- 1. Surat Perintah Tugas Nomor ........................................................ tanggal ………………........................................................................ 2. ....................................................................................................... 3. Dst. Telah melakukan Pengawasan terhadap (disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan) ................................................................... Nama : .................................................................... Tempat/Tgl.Lahir : .................................................................... Jenis Kelamin : .................................................................... Kewarganegaraan : .................................................................... Pekerjaan : .................................................................... Jabatan : ................................................................... Alamat/Tempat tinggal : .................................................................... Dengan disaksikan oleh :---------------------------------------------------- 1. Nama : ................................................................. Alamat : ................................................................. Jabatan : ................................................................. 2. Nama : ................................................................. Alamat : ................................................................. Jabatan : ................................................................. sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. ---------------------------------------------------------------------- Adapun hasil pelaksanaan pengawasan sebagai berikut: (disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan)............................................. Demikianlah Berita Acara Pengawasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.------------------------------------------------------- ............, ........... (Tempat dan Tanggal) Pelaku Usaha, ........................................... Petugas, ............................................ Pangkat dan Gol NIP. Saksi-saksi: 1. .................................. 2. .................................... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI HASIL PENGAWASAN (KOP DITJEN PKTN/DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN) BERITA ACARA KLARIFIKASI HASIL PENGAWASAN ------------- Pada hari ini …………..tanggal …………., pukul …………., saya : …………….. Pangkat …………………….. NIP. ………………………. Jabatan ……………, bersama-sama dengan …………………. Pangkat ……………… NIP. …………… Jabatan …………………., pada Kantor tersebut di atas. Berdasarkan surat nomor. ………………….. perihal ……………… tanggal …………………. telah melakukan klarifikasi terhadap seorang yang bernama :…………………, Nomor Identitas ………………….., Lahir di ……………. tanggal …………………………., pekerjaan ………………., Kewarganegaraan ………………, Alamat …………………………………, nomor telepon …………………, ia di dengar keterangannya sebagai penanggung jawab/pemilik dari ……………….. dengan alamat ……………………………. terkait dengan ………………………… atas pertanyaan petugas yang melaksanakan pemeriksanaan, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------- PERTANYAAN JAWABAN 1. ............................................ (Pertanyaan)--------------------------------------- 1.. ............................ (Jawaban)- -------------------------- 2. ............................................ (Pertanyaan)--------------------------------------- 2. ............................ (Jawaban) --------------------------- 3. Dst.------------------------------------------------------------------------------------- 3. Dst.----------------------------------------------------------- MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA ---------------------Setelah selesai berita acara klarifikasi ini dibuat kemudian diperlihatkan dan dibacakan kembali kepada yang memberikan klarifiksi dan yang memberikan klarifikasi membenarkan semua keterangannya dengan membubuhkan tandatangannya di bawah ini --------------------------- Yang Memberikan Klarifikasi, ............................................ -------------------Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………….. pada tanggal ……………….. sekitar pukul ..……. . ------------------------------------------------------------------------------- Petugas, ............................................. Pangkat dan Gol NIP. Petugas, ............................................. Pangkat dan Gol NIP. LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN (KOP DITJEN PKTN/ DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN) LAPORAN HASIL PENGAWASAN I. Dasar 1. Surat Perintah Tugas Nomor : …………….………………………………..…… 2. ………………………………………………………………………………………..… . 3. Dst. II. Petugas Yang Melakukan Pengawasan 1. Nama : ……………………………….……….....……….. NIP : ………………………..………………………...……... Pangkat,Gol/Ruang : …………………………………………………………. Jabatan : …………………………………………………….…… Instansi : …………………………………………………….…… 2. Nama : ……………………………………………….…… NIP : ……….…………………………………………… Pangkat,Gol/Ruang : ………………………………………….……………… Jabatan : ………………………………………….……………… Instansi : …………………………………….…………………… 3. Dst. III. Objek Pengawasan ……………………………………………………………….…………………………….. IV. Pelaksanaan Pengawasan …………………………………………………………..…………………………………. V. Hasil Pengawasan Berdasarkan Berita Acara Pengawasan sebagaimana terlampir, dilaporkan hasil pengawasan sebagai berikut: (disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan) ..………………………………………………………………………..…………………… VI. Kesimpulan ……………………………………………………………………………………………… Demikian laporan hasil pengawasan ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti.-- ……………, ……… (Tempat dan Tanggal) Petugas yang melakukan Pengawasan, ............................................ Pangkat dan Gol NIP. ............................................ Pangkat dan Gol NIP. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN BENTUK TERTIB NIAGA LINE MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN FORMAT BERITA ACARA PEMASANGAN TERTIB NIAGA LINE (KOP DITJEN PKTN/DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN) BERITA ACARA PEMASANGAN TERTIB NIAGA LINE ----------- Pada hari ini, ........................ tanggal ........................ bulan ........................ tahun ......................, pukul ......................, Saya .................. .............................. NIP ................, pangkat ................, jabatan selaku ................, dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan: ----------------- 1. Nama : ................................................................. NIP : ................................................................. Pangkat/Gol/Ruang : ................................................................. Jabatan : ................................................................. Unit/Instansi : ................................................................. 2. Nama : ................................................................. NIP : ................................................................. Pangkat/Gol/Ruang. : ................................................................. Jabatan : ................................................................. Unit/Instansi : ................................................................. 3. Dst. Berdasarkan : ------------------------------------------------------------------------- Surat Perintah Tugas Nomor ................................ tanggal ............................ Telah melakukan pemasangan Tertib Niaga Line terhadap:--------------------- a. Produk : ............................................................................ b. Lokasi pengamanan : ............................................................................ c. Merek/Jenis/Tipe : ............................................................................ d. Jumlah : ............................................................................ e. Ukuran berat : ............................................................................ f. (Informasi lain) : (disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan) g. Dst. Adapun tindakan pengaman tersebut telah diketahui oleh pemilik/pengguna/ sebagai berikut : ----------------------------------------------- Nama Pemilik/Pengguna : .................................................................... Tempat/Tgl.Lahir : .................................................................... Jenis Kelamin : .................................................................... Kewarganegaraan : .................................................................... Pekerjaan : .................................................................... Jabatan : .................................................................... Alamat/Tempat tinggal : .................................................................... Dengan disaksikan oleh : ------------------------------------------------------------ 1. Nama : .................................................................... Alamat : .................................................................... Jabatan : .................................................................... 2. Nama : ................................................................... Alamat : ................................................................... Jabatan : .................................................................... sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.— ------ Demikianlah Berita Acara Pemasangan Tertib Niaga Line ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.--------------------------------- ..............., ..............(Tempat dan Tanggal) Pelaku Usaha, ........................................... Petugas, ............................................ Pangkat dan Gol NIP. ............................................ Saksi-saksi: 1. ............................................. 2. ............................................... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN FORMAT BERITA ACARA PEMUTUSAN TERTIB NIAGA LINE (KOP DITJEN PKTN/DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN) BERITA ACARA PEMUTUSAN TERTIB NIAGA LINE Pada hari ini ........................ tanggal ........................ bulan ........................ tahun ......................, pukul ......................, Saya ------------------------------ NIP................., pangkat ................, jabatan selaku ................, dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan: ----------------------------------------- 1. 1Nama : .....................................................----------- NIP : .....................................................----------- Pangkat/Gol/Ruang : .....................................................----------- Jabatan : .....................................................----------- Unit/Instansi : .....................................................----------- 2. Nama : .....................................................----------- NIP : .....................................................----------- Pangkat/Gol/Ruang. : .....................................................----------- Jabatan : .....................................................----------- Unit/Instansi : .....................................................----------- 3. Dst. Berdasarkan: ---------------------------------------------------------------------------- 1. 1Surat Perintah Tugas Nomor:....................... tanggal....................... ----- 2. ..................................... --------------------------------------------------------- Telah melakukan pemutusan Tertib Niaga Line terhadap: ---------------------- 1. a. Produk : ...................................-------------------- b. Lokasi pengamanan : ...................................-------------------- c. Merek/Jenis/Tipe : ....................................-------------------- d. Jumlah : ...................................-------------------- e. Ukuran berat : ...................................-------------------- f. (Informasi lain) : (disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan) 2. Dst. Adapun produk tersebut diatas merupakan kepemilikan dari: ---------------- Nama Pemilik/Pengguna : ..................................................-------------- Tempat/Tgl.Lahir : ..................................................-------------- Jenis Kelamin : ..................................................-------------- Kewarganegaraan : ..................................................-------------- Pekerjaan : ..................................................-------------- Jabatan : ..................................................-------------- Alamat/Tempat tinggal : ..................................................-------------- Dengan disaksikan oleh : ------------------------------------------------------------- 1. Nama : ..................................................-------------- Alamat : ..................................................-------------- Jabatan : ..................................................-------------- 2. Nama : ..................................................-------------- Alamat : ..................................................-------------- Jabatan : ..................................................-------------- sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Demikianlah Berita Acara PemutusanTertib Niaga Line ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.------------------------------------------- ................, .............. (Tempat dan Tanggal) Pelaku Usaha, ........................................... Petugas, ............................................ Pangkat dan Gol NIP. ........................................... Saksi-saksi: 1. .................................. 2. ............................................. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA