PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR

PERMEN Nomor 36-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 2. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di bidang ekspor dan impor berupa izin, persetujuan, pengakuan, penetapan, dan/atau laporan surveyor. 3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean. 4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. 5. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean. 6. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF SECARA BERTAHAP

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Eksportir atau Importir yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik dalam jangka waktu yang ditentukan. (2) Dalam hal Eksportir atau Importir tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik dalam jangka waktu yang ditentukan, Eksportir atau Importir dikenai sanksi administratif tahap pertama berupa peringatan tertulis. (3) Pengenaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali. (4) Dalam hal peringatan tertulis diberikan 2 (dua) kali maka selang waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua paling lama 10 (sepuluh) hari. (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah dikenai peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eksportir atau Importir tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik, maka Eksportir atau Importir dikenai sanksi administratif tahap kedua berupa pembekuan Perizinan. (6) Pengenaan pembekuan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengenaan pembekuan Perizinan. (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Eksportir atau Importir melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik, maka pengenaan pembekuan Perizinan dicabut. (8) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Eksportir atau Importir tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik, maka Eksportir atau Importir dikenai sanksi administratif tahap ketiga berupa pencabutan Perizinan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF SECARA TIDAK BERTAHAP

Pasal 8

Koreksi

Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan tidak melalui tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. jenis Barang yang diekspor atau diimpor; dan/atau b. jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Eksportir atau Importir. (2) Jenis Barang yang diekspor atau diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Barang yang memiliki karakteristik tertentu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Eksportir atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik; b. tidak dapat merealisasikan Ekspor atau Impor sesuai dengan batasan minimum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Perizinan; d. mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen Perizinan; e. melakukan Ekspor atau Impor Barang yang tidak sesuai dengan dokumen Perizinan; f. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Perizinan; dan/atau g. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor atau diimpor.

Pasal 10

(1) Sanksi administratif berupa penangguhan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan kepada Eksportir dan Importir apabila: a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau b. tidak dapat merealisasikan Ekspor atau Impor sesuai dengan batasan minimum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan Penangguhan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) periode penerbitan Perizinan Ekspor atau Impor berikutnya.

Pasal 11

(1) Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan kepada Eksportir dan Importir apabila: a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik paling banyak 2 (dua) kali; b. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor atau diimpor; dan/atau c. terdapat dugaan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Perizinan. (2) Pengenaan pembekuan Perizinan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengenaan pembekuan Perizinan. (3) Pengenaan pembekuan Perizinan karena terdapat dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Eksportir atau Importir tidak bersalah. (4) Dalam hal Eksportir atau Importir: a. melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik; b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor atau diimpor; dan/atau c. terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pembekuan Perizinan dicabut.

Pasal 12

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan kepada Eksportir dan Importir apabila: a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elektronik paling banyak 2 (dua) kali; b. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Perizinan; c. mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen Perizinan; d. melakukan Ekspor atau Impor Barang yang tidak sesuai dengan dokumen Perizinan; e. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor atau diimpor; dan/atau f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Perizinan.

Peraturan Menteri Nomor 36-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15