PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34-m-dag-per-6-2014 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

PERMEN Nomor 34-m-dag-per-6-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komite Pengamanan Perdagangan INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KPPI, adalah Komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Susunan organisasi KPPI terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretariat; dan d. Sub Komite Penyelidikan. (2) Struktur organisasi KPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin KPPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KPPI.

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ex officio dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada KPPI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi; c. pelaksanaan adiministratif kerja sama di bidang penguatan dan pengembangan kppi; d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan barang milik negara; e. pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta diseminasi informasi terkait dengan penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan; dan f. pelaksanaan administrasi penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan.

Pasal 10

(1) Sub Komite Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah unsur pelaksana di bidang penyelidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sub Komite Penyelidikan terdiri atas para Tenaga Profesional di bidangnya. (3) Sub Komite Penyelidikan dipimpin oleh Kepala Sub Komite Penyelidikan.

Pasal 11

Sub Komite Penyelidikan terdiri atas : a. Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan; dan b. Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

Pasal 12

(1) Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan mempunyai tugas mencari pembuktian atas dugaan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri di sektor hasil industri dan pertambangan sebagai akibat lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki. (2) Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mencari pembuktian atas dugaan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri di sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan sebagai akibat lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

Pasal 13

(1) Sub Komite Penyelidikan, dalam melaksanakan tugasnya masing- masing berpedoman kepada prosedur dan tata kerja serta kode etik yang ditetapkan oleh Ketua. (2) Masing-masing Sub Komite terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.

Peraturan Menteri Nomor 34-m-dag-per-6-2014 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23