PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33-m-dag-per-6-2014 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

PERMEN Nomor 33-m-dag-per-6-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komite Anti Dumping INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KADI, adalah Komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Susunan organisasi KADI terdiri atas : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretariat; d. Sub Komite Penyelidikan. (2) Struktur Organisasi KADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Koreksi

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin KADI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KADI.

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ex officio dilaksanakan oleh Direktorat Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada KADI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi; c. pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penguatan dan pengembangan KADI; d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan barang milik negara; e. pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta diseminasi informasi terkait dengan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Anti dumping dan pengenaan Tindakan Imbalan; dan f. Pelaksanaan administrasi penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Anti dumping dan pengenaan Tindakan Imbalan.

Pasal 10

(1) Sub Komite Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah unsur pelaksana di bidang penyelidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sub Komite Penyelidikan terdiri atas para Tenaga Profesional di bidangnya. (3) Sub Komite Penyelidikan dipimpin oleh Kepala Sub Komite Penyelidikan.

Pasal 11

Sub Komite Penyelidikan terdiri atas: a. Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi; dan b. Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian.

Pasal 12

(1) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti adanya Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi. (2) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti Kerugian dan menganalisis hubungan sebab akibat antara Barang Dumping atau barang mengandung Subsidi dengan Kerugian Industri Dalam Negeri.

Pasal 13

(1) Sub Komite Penyelidikan, dalam melaksanakan tugasnya masing- masing berpedoman kepada prosedur dan tata kerja serta kode etik yang ditetapkan oleh Ketua. (2) Masing-masing Sub Komite Penyelidikan terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.

Peraturan Menteri Nomor 33-m-dag-per-6-2014 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23