PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2019 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 32 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggaraan Negara.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilaksanakan dengan cara: a. mengisi formulir LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN pada laman www.elhkpn.kpk.go.id; atau b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dikirimkan melalui pos, surat elektronik atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah memuat: a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas istri atau suami; g. identitas anak; h. jenis, nilai dan asala usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki; i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. surat kuasa mendapatkan data keuangan; k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan l. surat pernyataan. (3) Untuk penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fotokopi tanda terima atau bukti penyampaian LHKPN disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada: a. Inspektur Jenderal; b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan c. Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan, kecuali untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 6

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2019 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9