Koreksi Pasal 43

Biaya pelaksanaan pendampingan oleh petugas Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) untuk: a. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktur dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara; atau b. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.