Ketentuan Impor Produk Hortikultura — PERMEN Nomor 30-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017

Pasal 2

Produk Hortikultura yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API); dan b. BUMN yang mendapat penugasan dari Menteri BUMN, yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri. (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 4

Koreksi

(1) Impor Produk Hortikultura oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga. (2) Impor Produk Hortikultura oleh BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan dari Menteri berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.

Pasal 5

Koreksi

(1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar untuk Konsumsi; b. Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar untuk Bahan Baku Industri; dan c. Persetujuan Impor Produk Hortikultura Olahan. (2) Setiap perusahaan pemilik API-U dan BUMN yang mendapat penugasan hanya dapat memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf c. (3) Setiap perusahaan pemilik API-P hanya dapat memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c.

Pasal 6

Koreksi

Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan: a. API-U; b. bukti penguasaan atas gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan karakteristik produknya; c. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya; d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura; e. bukti kontrak kerjasama penjualan Produk Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga) distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun; f. bukti pengalaman sebagai distributor Produk Hortikultura selama 1 (satu) tahun; g. rencana impor Produk Hortikultura yang mencakup jenis barang, Pos Tarif/HS, jumlah, negara asal, pelabuhan muat serta pelabuhan tujuan; h. rencana distribusi Produk Hortikultura; dan i. RIPH.

Pasal 7

Koreksi

Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan: a. API-P; b. bukti penguasaan atas gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan karakteristik produknya; c. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya; d. rencana impor Produk Hortikultura yang mencakup jenis barang, Pos Tarif/HS, jumlah, negara asal, pelabuhan muat serta pelabuhan tujuan; dan e. RIPH.

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan API-U dan RIPH. (2) Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

Koreksi

(1) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan: a. Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau b. penolakan penerbitan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar. (2) Penerbitan Persetujuan Impor bagi perusahaan pemilik API-U dan API-P harus memperhatikan: a. kemampuan dan kelayakan gudang dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura; dan b. realisasi Impor Produk Hortikultura sebelumnya.

Pasal 10

Koreksi

Masa berlaku Persetujuan Impor sesuai dengan masa berlaku RIPH.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id. (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 12

Koreksi

(1) Perusahaan pemilik API-U yang telah mendapat Persetujuan Impor: a. hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada Distributor; dan b. dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada konsumen langsung atau pengecer (retailer). (2) Perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor: a. hanya dapat mengimpor Produk Hortikultura untuk digunakan sebagai bahan baku produksi atau bahan penolong untuk kebutuhan produksi Industri yang dimilikinya; dan b. dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada pihak lain.

Pasal 13

Koreksi

(1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) diteruskan secara online ke portal INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Dalam hal impor Produk Hortikultura melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INDONESIA National Single Window (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Pasal 14

Koreksi

(1) Produk Hortikultura yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan: a. kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diijinkan untuk pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kemasan yang menggunakan kayu wajib dikeringkan, dan diberi tanda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan: a. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau b. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan kode daur ulang dan tara pangan pada kemasan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Setiap pelaksanaan Impor Produk Hortikultura harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat negara asal. (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Koreksi

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun; c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan d. mempunyai rekam-jejak (track records) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 17

Koreksi

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan terhadap impor Produk Hortikultura, yang meliputi data atau keterangan mengenai: a. Negara dan pelabuhan asal muat; b. Pos Tarif atau nomor HS dan uraian produk; c. Jenis dan volume; d. Waktu pengapalan; e. Pelabuhan tujuan; f. Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan; g. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate); h. Phytosanitary Certificate untuk Produk Hortikultura Segar; i. Certificate of Origin (CoO); j. Sertifikat hasil uji kemasan food grade atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Produk Hortikultura Segar; dan k. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang, atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk Produk Hortikultura Segar. (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor. (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 18

Koreksi

(1) Perusahaan pemilik API dan BUMN yang telah mendapatkan Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan impor Produk Hortikultura baik terealisasi maupun tidak terealisasi, yang dilakukan secara elektronik dengan melampirkan: a. scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai untuk Produk Hortikultura yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INDONESIA National Single Window (INSW); atau b. scan Pemberitahuan Impor Barang, untuk Produk Hortikultura yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Perusahaan pemilik API-U dan BUMN yang telah mendapat penugasan yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Produk Hortikultura. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap bulan melalui http://inatrade.kemendag.go.id paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; b. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian; dan c. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 19

Koreksi

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 20

Koreksi

Perusahaan pemilik API dan BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi penangguhan penerbitan Persetujuan Impor selama 6 (enam) bulan.

Pasal 21

Koreksi

Perusahaan pemilik API dan BUMN dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor apabila: a. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada konsumen langsung atau pengecer (retailer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, untuk perusahaan pemilik API-U; b. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, untuk perusahaan pemilik API-P; c. terbukti melanggar ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; d. terbukti mengubah data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor; e. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor; f. melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi instansi teknis terkait; dan/atau g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 22

Koreksi

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 23

Koreksi

Pengenaan sanksi penangguhan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana UPTP I untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 24

Koreksi

Penetapan sebagai Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Produk Hortikultura dicabut apabila: a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura; dan/atau b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 25

Koreksi

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

Koreksi

(1) Perusahaan yang melakukan Impor Produk Hortikultura tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Produk Hortikultura Segar yang diiimpor, jika: a. tidak sesuai dengan Produk Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Produk Hortikultura Olahan yang diimpor, jika: a. tidak sesuai dengan Produk Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan ekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya atas pelaksanaan pemusnahan atau ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab importir.

Pasal 27

Koreksi

Pemeriksaan kesesuaian kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh: a. Badan Karantina Pertanian, untuk Produk Hortikultura Segar; dan b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk Produk Hortikultura Olahan.

Pasal 28

Koreksi

(1) Impor Produk Hortikultura untuk: a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; b. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik; c. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; d. barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau e. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor. (2) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor. (3) Impor Produk Hortikultura untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus melampirkan RIPH. (4) Impor Produk Hortikultura untuk: a. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut; dan b. pelintas batas yang dikonsumsi sendiri, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per orang, tidak memerlukan Persetujuan Impor. (5) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikecualikan dari persyaratan API dan ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor.

Pasal 29

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap importasi dan peredaran Produk Hortikultura dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan: a. pengawasan peredaran Produk Hortikultura; dan b. evaluasi pelaksanaan kebijakan Impor Produk Hortikultura. (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga secara bersama-sama dan sewaktu-waktu dapat melakukan penilaian kepatuhan (post audit) terhadap perusahaan yang melakukan Impor.

Pasal 30

Koreksi

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

Koreksi

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri.

Pasal 32

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persetujuan Impor dan LS yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1517), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 33

Koreksi

(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Produk Hortikultura dengan Pos Tarif/HS 0703.20.90, 0712.90.10, 0804.50.30, ex. 0807.19.00 khusus untuk Semangka, 0810.90.92, 0813.40.10, 0904.21.10, 0904.22.10, 2009.11.00, 2009.12.00, 2009.61.00, 2009.69.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang tiba di pelabuhan tujuan sebelum tanggal 1 Juli 2017. (2) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1).

Pasal 34

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1517), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA JENIS PRODUK HORTIKULTURA YANG DIBATASI IMPORNYA I. PRODUK HORTIKULTURA SEGAR No Kode HS Uraian Barang Keterangan 07.01 Kentang, segar atau dingin 0701.90 - Lain-lain : 1 0701.90.10 - - Kentang untuk membuat potato chips 2 0701.90.90 - - Lain-lain 07.03 Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin. 0703.10 - Bawang bombay dan bawang merah : - - Bawang bombay : 3 0703.10.19 - - - Lain-lain - - Bawang merah : 4 0703.10.29 - - - Lain-lain 0703.20 - Bawang Putih : 5 0703.20.90 - - Lain-lain 07.06 Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin. 0706.10 - Wortel dan Lobak Cina : No Kode HS Uraian Barang Keterangan 6 0706.10.10 - - Wortel 07.09 Sayuran lainnya, segar atau dingin. 0709.60 - Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta : 7 0709.60.10 - - Cabe (buah dari genus Capsicum) 07.10 Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku 8 0710.10.00 - Kentang 07.12 Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, diiris, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut. 0712.90 - Sayuran lainnya; campuran sayuran : 9 0712.90.10 - - Bawang putih 08.03 Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan. 10 0803.10.00 - Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah 0803.90 - Lain-lain : 11 0803.90.10 - - Lady’s finger banana 12 0803.90.90 - - Lain-lain 08.04 Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan. 13 0804.30.00 - Nanas 0804.50 - Jambu, mangga dan manggis : 14 0804.50.20 - - Mangga No Kode HS Uraian Barang Keterangan 15 0804.50.30 - - Manggis 08.05 Buah jeruk, segar atau dikeringkan 0805.10 - Orange : 16 0805.10.10 - - Segar - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya : 17 0805.21.00 - - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma) 18 0805.22.00 - - Clementine 19 0805.29.00 - - Lain-lain 20 0805.40.00 - Grapefruit, termasuk pomelo 0805.50 - Lemon (Citrus lemon, Citrus limonum) dan limau (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 21 0805.50.10 - - Lemon (Citrus limon, Citrus limonum) 22 0805.50.20 - - Limau (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 23 0805.90.00 - Lain-lain 08.06 Anggur, segar atau dikeringkan. 24 0806.10.00 - Segar 08.07 Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar. - Melon (termasuk semangka) : 25 0807.19.00 - - Lain-lain 26 0807.20.00 - Pepaya 08.08 Apel, pir dan quince, segar. 27 0808.10.00 - Apel 08.10 Buah lainnya, segar. 28 0810.60.00 - Durian 0810.90 - Lain-lain : 29 0810.90.10 --Lengkeng; termasuk mata kucing No Kode HS Uraian Barang Keterangan --Lain-lain : 30 0810.90.92 - - - Buah naga 08.13 Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01 sampai dengan 08.06; campuran dari buah bertempurung atau buah kering dari Bab ini. 0813.40 - Buah lainnya : 31 0813.40.10 - - Lengkeng 09.04 Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk. - Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta : 0904.21 - - Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk : 32 0904.21.10 - - - Cabe (buah dari genus Capsicum) 0904.22 - - Dihancurkan atau ditumbuk : 33 0904.22.10 - - - Cabe (buah dari genus Capsicum) II. PRODUK HORTIKULTURA OLAHAN No Kode HS Uraian Barang Keterangan 20.04 Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06. 1 Ex 2004.10.00 - Kentang Kentang Iris Beku 20.05 Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, No Kode HS Uraian Barang Keterangan selain produk dari pos 20.06. 2005.20 - Kentang: - - Irisan dan potongan : 2 2005.20.11 - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran 3 2005.20.19 - - - Lain-lain 20.07 Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak. - Lain-lain : 4 2007.91.00 - - Buah Jeruk 20.08 Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. 2008.20 - Nanas : 5 2008.20.10 - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran 6 2008.20.90 - - Lain-lain 2008.30 - Buah Jeruk: 7 2008.30.10 - - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol - Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19 2008.99 - - Lain-lain: 8 2008.99.20 - - - Lengkeng 20.09 Jus buah (termasuk grape must) No Kode HS Uraian Barang Keterangan dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus orange 9 2009.11.00 - - Beku 10 2009.12.00 - - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20 11 2009.19.00 - - Lain-lain - Jus nanas: 12 2009.41.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20 13 2009.49.00 - - Lain-lain - Jus anggur (termasuk grape must) : 14 2009.61.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30 15 2009.69.00 - - Lain-lain - Jus apel : 16 2009.71.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20 17 2009.79.00 - - Lain-lain - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lainnya: 2009.89 - - Lain-lain - - - Lain-lain 18 Ex. 2009.89.99 - - - - Lain-lain Jus Mangga 2009.90 - Campuran jus: - - Lain-lain : 19 2009.90.91 - - - Siap untuk dikonsumsi langsung 20 2009.90.99 - - - Lain-lain No Kode HS Uraian Barang Keterangan 21.03 Saus dan olahannnya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan. 2103.90 - Lain-lain : - - Saus dan olahan daripadanya : 21 2103.90.11 - - - Saus cabe MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 30-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35