PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PERMEN Nomor 3 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN

Pasal 2

Penyediaan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (2) Jangka waktu Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Menteri berdasarkan rapat koordinasi terbatas tingkat menteri.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pemenuhan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan. (2) Dalam menyediakan Minyak Goreng Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha melakukan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit: a. nama perusahaan; b. legalitas perusahaan; c. kapasitas produksi; d. merek; e. kemasan dan ukuran; f. rencana alokasi produksi; dan g. jaringan distribusi. (4) Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan verifikasi permohonan pendaftaran. (5) Berdasarkah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal MENETAPKAN Pelaku Usaha Penyediaan. (6) Direktur Jenderal menyampaikan penetapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur Utama BPDPKS. (7) Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan perjanjian pembiayaan Penyediaan dengan Direktur Utama BPDPKS.

Pasal 5

(1) Pelaku Usaha yang telah melakukan perjanjian pembiayaan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), wajib melakukan Penyediaan bagi kebutuhan masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan isi bersih sampai dengan 25 (dua puluh lima) liter dalam berbagai bentuk. (3) Dalam melakukan Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan merek MINYAKITA. (4) Tata cara penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai minyak goreng sawit wajib kemasan.

Pasal 6

Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui jaringan distribusi sampai diterima di tingkat Pengecer.

BAB Kedua

Pendistribusian Minyak Goreng Kemasan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui jaringan distribusi sampai diterima di tingkat Pengecer.

BAB III

PEMBIAYAAN PENYEDIAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam memenuhi penyediaan Minyak Goreng Kemasan dengan harga terjangkau di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha mendapat Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari BPDPKS. (2) Besaran Dana Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih HAK dengan HET Minyak Goreng Kemasan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan kepada BPDPKS. (2) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen: a. laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan b. faktur pajak. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPDPKS meneliti kelengkapan dokumen permohonan. (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk diverifikasi. (5) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menugaskan surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Direktur Utama BPDPKS melakukan penunjukan dan pendanaan surveyor berdasarkan permintaan Direktur Jenderal guna melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPDPKS menunjuk dan melakukan pendanaan surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan: a. verifikasi terhadap profil Pelaku Usaha dan jaringan distribusi; dan b. verifikasi penyaluran Minyak Goreng Kemasan, meliputi: 1. nama jaringan distribusi; dan 2. volume dan harga yang didistribusikan.

Pasal 10

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dari BPDPKS. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penentuan besaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS.

Pasal 11

Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Pasal 12

(1) Pengecer wajib melakukan penjualan Minyak Goreng Kemasan kepada konsumen menggunakan HET sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter. (2) Penetapan HAK di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan referensi harga jual di tingkat Pelaku Usaha. (3) Referensi harga jual di tingkat Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada harga rata-rata Crude Palm Oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir. (4) Penetapan HAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan oleh Direktur Jenderal

Pasal 13

Apabila setelah jangka waktu pelaksanaan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masih terdapat sisa stok Minyak Goreng Kemasan di tingkat Pengecer, Pengecer masih tetap dapat mendistribusikan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19