Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama adalah usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral yang merupakan landasan dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama. 3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum. 4. Unit Kerja Pemrakarsa adalah Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. penjajakan; b. perundingan; c. penyusunan rancangan; d. penandatanganan; e. pelaporan; dan f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Unit Kerja Pemrakarsa. (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan koordinasi hubungan Kerja Sama. (3) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja Pemrakarsa mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa dan Biro Hubungan Masyarakat. (4) Selain mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa dan Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja Pemrakarsa dapat melibatkan Biro Hukum. (5) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja Pemrakarsa bertugas menyusun: a. rencana Kerja Sama terhadap objek urusan yang akan dikerjasamakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan; b. informasi dan data yang lengkap mengenai objek urusan yang akan dikerjasamakan; dan c. analisis biaya dan manfaat Kerja Sama yang terukur. (6) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Unit Kerja Pemrakarsa harus mempertimbangkan: a. analisis kebutuhan; b. manfaat; c. ruang lingkup Kerja Sama; d. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan; dan e. kriteria calon pihak yang akan menjadi mitra Kerja Sama. (7) Dalam hal substansi Kerja Sama yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Perdagangan, penjajakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 5

Koreksi

(1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemrakarsa dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum. (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menelaah dan membahas pokok- pokok materi atau substansi Kerja Sama antara kedua belah pihak.

Pasal 6

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Unit Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama. (2) Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Perencanaan. (3) Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibahas kembali dengan pemangku kepentingan atau pihak lain yang terkait dengan pokok materi atau substansi Kerja Sama. (4) Rancangan Kesepakatan Bersama disusun dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan rancangan Perjanjian Kerja Sama disusun dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penandatangan naskah Kesepakatan Bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menteri Perdagangan dengan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait; b. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perdagangan dengan pimpinan unit organisasi eselon I dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; c. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perdagangan dengan pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait; d. Pimpinan Unit Eselon II Kementerian Perdagangan dengan pimpinan unit eselon II dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; atau e. Pimpinan Unit Eselon II Kementerian Perdagangan dengan pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait. (2) Dalam hal substansi Kesepakatan Bersama meliputi beberapa Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan, Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penandatangan naskah Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perdagangan dengan pimpinan unit organisasi eselon I dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; b. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perdagangan dengan pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait; c. Pimpinan Unit Eselon II Kementerian Perdagangan dengan pimpinan unit eselon II dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; atau d. Pimpinan Unit Eselon II Kementerian Perdagangan dengan pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait. (2) Dalam hal substansi Perjanjian Kerja Sama meliputi beberapa Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan, Perjanjian Kerja Sama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Koreksi

(1) Unit Kerja Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama kepada Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa meneruskan penyampaian laporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan. (3) Dalam hal Unit Kerja Pemrakarsa adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, laporan pelaksanaan Kerja Sama disampaikan kepada Biro Perencanaan setiap 6 (enam) bulan sekali. (4) Apabila periode Kerja Sama hanya berlangsung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, laporan pelaksanaan Kerja Sama disampaikan pada akhir periode.

Pasal 10

Koreksi

(1) Sekretaris Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Sekretaris Jenderal dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat kepada Kepala Biro Perencanaan. (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Perencanaan melibatkan Sekretaris Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa terkait. (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pertimbangan perpanjangan Kerja Sama atau pelaksanaan Kerja Sama sejenis dengan pihak lain di waktu yang akan datang.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2021 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11