PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERMEN Nomor 29 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 2. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. 3. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, oval, telur tertunas dan embrio. 4. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong. 5. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. 6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. 7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran. 11. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir. 12. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan Produk Hewan. 13. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan aman digunakan untuk pangan. 14. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan dapat didaur ulang. 15. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. 16. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan. 17. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor. 18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 19. Eksportir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor. 20. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor. 21. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 25. Direktur Ekspor adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 26. Direktur Impor adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API, harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan: a. Akte Pendirian Usaha beserta perubahannya; b. NIB yang berlaku sebagai API; c. bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Bakalan dan Indukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Impor Bakalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini; dan f. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau g. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Jenis Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis. (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Lembaga Sosial dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan: a. Akte Pendirian Lembaga bagi Lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan bagi perwakilan negara asing/lembaga internasional; b. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) terhadap impor produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; c. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional; dan d. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau e. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis. (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUMN harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan: a. NIB yang berlaku sebagai API; b. Surat Penugasan dari Menteri BUMN; dan c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk. (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39