PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017 tentang Perdagangan Antarpulau

PERMEN Nomor 29-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perdagangan Antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antarprovinsi, yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antarpulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai. 2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 3. Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Perdagangan Antarpulau. 4. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 5. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. 6. Barang yang Diantarpulaukan adalah Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan barang lainnya. 7. Manifest Domestic Antarpulau adalah dokumen yang berisi data dan informasi terkait Barang yang Diantarpulaukan. 8. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara daring melalui portal http://sipt.kemendag.go.id. 9. Gerai Maritim adalah kegiatan untuk mendistribusikan barang khususnya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga. 10. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. 13. Direktur adalah Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Nomor 29-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017 tentang Perdagangan Antarpulau

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23