PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27-m-dag-per-5-2012 Tahun 2012 tentang KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERMEN Nomor 27-m-dag-per-5-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean INDONESIA. 2. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir. 3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor. 4. Tes Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri tertentu yang diimpor oleh Produsen yang belum dapat diproduksinya dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya. 5. Barang Komplementer adalah barang industri tertentu yang terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh produsen importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan importir. 6. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API- P dengan perusahaan di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional sesuai standar akuntansi yang berlaku. 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 12. Dinas Provinsi adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi. 13. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota. 14. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Pasal 22

(1) Perusahaan di bidang penanaman modal yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengisi formulir isian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Kepala BKPM, dengan melampirkan: a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya; b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya; d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip; f. fotokopi izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-U; g. fotokopi izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-P; h. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)/Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API; i. referensi dari Bank Devisa, untuk API-U; j. fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi; dan k. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing- masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm. (2) Badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik INDONESIA, yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor, dengan melampirkan: a. salinan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah atau Badan Pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya; b. asli rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha atau kontraktor; d. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing- masing penanggung jawab kontraktor Kontrak Kerjasama 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan e. fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab. (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan: a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya jika ada; b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor Kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan; c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan atau penanaman modal; d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan; f. referensi dari Bank Devisa; g. fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan; dan h. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing- masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm. (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan: a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya; b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha; c. fotokopi izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya; e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); f. fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan; dan g. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing- masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm. (5) Penyampaian permohonan dan/atau tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan: a. melalui website http://inatrade.kemendag.go.id; b. melalui jasa pengiriman; atau c. disampaikan secara langsung kepada Kepala BKPM, Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) di lokasi perusahaan berdomisili.

Pasal 38

(1) Penetapan sebagai Produsen Importir dicabut, jika: a. hasil atas penilaian kepatuhan (post audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyatakan bahwa laporan realisasi impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait di bidang impor; b. tidak menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir dari instansi teknis terkait dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P tidak melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya; d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau e. dikenakan sanksi pencabutan API-P. (2) Terhadap perusahaan pemilik API-P yang dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir dapat ditetapkan kembali, jika: a. perusahaan pemilik API-P yang dikenakan sanksi pencabutan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b, telah menyampaikan laporan realisasi impor barang industri tertentu; b. perusahaan pemilik API-P yang dikenakan sanksi pencabutan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d, telah dinyatakan memenuhi ketentuan oleh instansi teknis yang bersangkutan; atau c. perusahaan pemilik API-P yang dikenakan sanksi pencabutan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e, telah memiliki API-P yang baru. (3) Terhadap perusahaan pemilik API-P yang dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditetapkan kembali sebagai Produsen Importir setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan penetapan. (4) Untuk dapat ditetapkan kembali sebagai Produsen Importir, perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).