PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal

PERMEN Nomor 26-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan- satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat- alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan UNDANG-UNDANG yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. 2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 3. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 4. Merusak Kemasan atau Segel Kemasan adalah semua perbuatan berupa membuka kemasan atau melepaskan segel kemasan BDKT. 5. Batas Kesalahan yang Diizinkan adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7. Satuan Sistem Internasional (le Systeme International d’Unites) yang selanjutnya disebut SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan. 8. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. 9. Pengujian dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pengawas Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal. 12. Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera. 13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal yang selanjutnya disebut sebagai PPNS Metrologi Legal adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 15. Kuantitas Nominal adalah nilai kuantitas BDKT yang tercantum pada label. 16. Kuantitas Sebenarnya adalah nilai kuantitas BDKT yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 17. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau Menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli. 18. Segel Metrologi adalah tanda metrologi yang dibubuhkan pada timah plombir dengan kawat yang diikatkan pada UTTP. 19. Metrology Line adalah pita berwarna kuning yang dipasang melingkari barang dan/atau tempat kejadian yang diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal. 20. Label Barang dalam Pengamanan adalah label yang diikatkan pada barang yang dianggap sebagai bukti awal dan diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal. 21. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang UTTP dan pengawasan Metrologi Legal. 22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 24. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di daerah kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta. 26. Atasan Pengawas Kemetrologian adalah Kepala Dinas atau Direktur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB III

PENGAWASAN UTTP

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran: a. peruntukan UTTP; dan b. cara penggunaan UTTP. (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP: a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukkannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak; b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang; d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya; e. untuk mengukur, menakar, atau Menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau f. untuk mengukur, menakar, Menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengujian terhadap: a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP. (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang: a. bertanda tera batal; b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau c. tanda teranya rusak.

Pasal 7

(1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan dengan melaksanakan proses: a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Pasal 8

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di: a. Tempat Usaha; b. tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum; c. tempat melakukan penyerahan barang; atau d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk: a. kepentingan umum; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang; d. menentukan pungutan atau upah; e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGAWASAN BDKT

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan untuk memeriksa kebenaran: a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume; b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan; c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT. (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka Kuantitas Nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan untuk memeriksa Kuantitas Nominal BDKT sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan. (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa Merusak Kemasan atau Segel Kemasan. (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai dengan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan proses: a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

Pasal 12

(1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di Tempat Usaha, di lokasi produksi atau pengemasan. (2) Pengambilan sampel BDKT di Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik. (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan. (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian. (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian dapat dibantu oleh Pengamat Tera. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamat Tera diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian pada Unit Metrologi Legal. (2) Dalam hal Unit Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrologian atau kekurangan Pengawas Kemetrologian, Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrologian dari Direktorat Metrologi. (3) Kepala Dinas menyampaikan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur. (4) Direktur memberikan jawaban permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima. (5) Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Pasal 19

(1) Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan pengawasan harus: a. mengenakan tanda pengenal pegawai; b. mengenakan pakaian seragam dinas atau seragam pengawasan; c. membawa surat perintah tugas; d. membawa formulir cerapan sesuai dengan objek yang diawasi; e. membawa peralatan yang diperlukan; f. membuat berita acara hasil pengawasan; dan g. membuat laporan hasil pengawasan. (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk pengawasan yang dilakukan oleh: a. Direktorat Metrologi ditandatangani oleh Direktur; dan b. Unit Metrologi Legal ditandatangani oleh Kepala Dinas. (3) Bentuk seragam pengawasan, format surat perintah tugas, format formulir cerapan, daftar jenis peralatan, format berita acara hasil pengawasan dan format laporan hasil pengawasan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud. (2) Pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penutupan sementara menggunakan Metrology Line agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud. (3) Pengamanan terhadap UTTP yang dianggap sebagai bukti awal, selain menggunakan Metrology Line dapat dilakukan penyegelan dengan membubuhkan Segel Metrologi. (4) Dalam hal barang yang diamankan merupakan barang bergerak atau dapat dipindahkan, terhadap barang tersebut diberikan Label Barang dalam Pengamanan. (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus dibuatkan berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Pengawas Kemetrologian yang melakukan pengamanan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus melaporkan tindakan pengamanan kepada Atasan Pengawas Kemetrologian.

Pasal 21

(1) Setiap orang dilarang memutus, membuang atau merusak Metrology Line, Segel Metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4). (2) Pemutusan, pembuangan atau perusakan Metrology Line, Segel Metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan hanya dapat dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian. (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Format berita acara pemutusan Metrology Line, Segel Metrologi dan/atau Label Barang Dalam Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Bentuk dan ukuran Metrology Line, Segel Metrologi dan Label Barang Dalam Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengadaan Metrology Line, Segel Metrologi dan Label Barang Dalam Pengamanan dilakukan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan dalam hal ini melalui Direktorat Metrologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Petunjuk Teknis pengelolaan dan penggunaan Metrology Line, Segel Metrologi dan Label Barang dalam Pengamanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian ditemukan adanya dugaan tindak pidana dengan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, Atasan Pengawas Kemetrologian dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam menerbitkan surat perintah penyidikan. (2) Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Atasan Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian. (3) Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Metrologi Legal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 25

(1) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh Atasan Pengawas Kemetrologian yang berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal. (2) Dalam hal Atasan Pengawas Kemetrologian tidak berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal, Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Kemetrologian dengan diketahui oleh atasan Pengawas Kemetrologian yang bersangkutan. (3) Format Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Apabila Pengawas Kemetrologian pada Unit Metrologi Legal belum mampu melaksanakan penyidikan, maka Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrologian Direktorat Metrologi atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepala Dinas dalam surat permohonan dengan melampirkan laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana. (3) Kepala Dinas menyampaikan surat permohonan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur atau Kepala Kepolisian setempat yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur memberikan jawaban permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

Peraturan Menteri Nomor 26-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

BAB XIII

Pasal 32

Pasal 33