Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN A...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 299) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 8

Koreksi

(1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan. (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (4) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. NIB dan identitas Importir; b. alamat perusahaan; dan c. masa berlaku. (5) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. untuk semua Barang Impor selain Minuman Beralkohol: 1. NIB dan identitas Importir; 2. pos tarif/HS; 3. jenis/uraian Barang; 4. jumlah barang dan satuan Barang; 5. negara asal; 6. pelabuhan tujuan; 7. tanggal berlaku; dan 8. tanggal berakhir. b. untuk Barang Impor berupa minuman beralkohol kena pajak (Duty Paid) dan minuman beralkohol tidak kena pajak (Duty Not Paid): 1. NIB dan identitas Importir; 2. pos tarif/HS; 3. jumlah dan satuan Barang setiap golongan; 4. negara asal; 5. tanggal berlaku; dan 6. tanggal berakhir. (6) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan kartu kendali realisasi Impor. (8) Kartu kendali realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3. (9) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 telah dapat dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan Persetujuan Impor tidak disertai dengan kartu kendali realisasi Impor. 3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Koreksi

(1) Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dilaksanakan oleh: a. badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; atau b. pelaku usaha lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Impor Barang tertentu, pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan SINSW tidak berfungsi, pengajuan permohonan penetapan sebagai pelaksana Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui Sistem INATRADE. (4) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan SINSW atau Sistem INATRADE tidak berfungsi, pengajuan permohonan penetapan sebagai pelaksana Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I. (5) Terhadap pelaksanaan Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya wajib menyampaikan pernyataan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c. (6) Terhadap pelaksanaan Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, badan usaha milik negara yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c yang masih berlaku dan memiliki kuota, wajib menyampaikan pernyataan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri. (7) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam hal perlu dilakukan penghitungan teknis dan/atau verifikasi lapangan dalam penerbitan Persetujuan Impor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor dihentikan sementara. (1a) Selain penghitungan teknis dan/atau verifikasi lapangan, penghentian sementara proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan SINSW dan/atau Sistem INATRADE tidak berfungsi. (2) Penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Petunjuk teknis mekanisme penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penghentian dimaksud sebagaimana pada ayat (1a) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kondisi khusus yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri. (5) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. pemohon Persetujuan Impor merupakan perusahaan yang belum pernah melakukan Impor; b. terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau c. terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri. (6) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (7) Petunjuk teknis mekanisme verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 5. Di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Koreksi

(1) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha. (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, dapat dikecualikan dari Verifikasi atau Penelusuran Teknis. (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan. (4) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW. (5) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Importir harus memiliki hak akses. (6) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (7) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh warga negara asing yang merupakan pejabat pada badan internasional yang bertugas di INDONESIA dan/atau pejabat pada kantor perwakilan negara asing di INDONESIA, hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli nomor paspor. (7a) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pemerintah untuk keperluan pemerintah sendiri atau hibah, hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara satuan kerja. (8) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya. (9) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak perlu mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW. (10) Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8); dan b. data dan informasi yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan. (11) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah. (12) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik. (13) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. nama Importir; b. pos tarif/HS; b. jenis/uraian Barang; dan c. jumlah Barang. (14) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku untuk satu kali pengiriman atau lebih dari dari satu kali pengiriman. (15) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan secara elektronik kepada SINSW. (16) Pengecualian terhadap Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Koreksi

(1) Importir yang telah memiliki: a. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau b. Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri. (2) Terhadap Impor Barang tertentu yang telah ditetapkan neraca komoditas, selain laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Barang yang diimpor; atau b. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Barang hasil olahan atau hasil produksi Barang yang diimpor, baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri. (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE. (5) Laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. uraian Barang; b. pos tarif/HS; c. volume Barang; d. nilai Barang; e. negara asal; f. pelabuhan tujuan; g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Impor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang. (6) Laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. nomor dan tanggal kontrak penjualan atau pendistribusian; b. nama dan alamat distributor atau konsumen; c. tanggal pendistribusian; d. volume atau jumlah pendistribusian; dan e. harga Barang. 7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Koreksi

(1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban: a. pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A; b. laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; atau c. laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW. (2) Apabila Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Impor, laporan realisasi distribusi, atau pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Importir dikenai sanksi administratif berupa: a. rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk Importir yang hanya memiliki API; b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); atau c. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Importir yang hanya memiliki Laporan Surveyor. 8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Koreksi

Sanksi administratif berupa: a. rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dicabut, dalam hal Importir: 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API diberikan; atau 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, Pasal 36, dan Pasal 37 huruf a diaktifkan kembali, dalam hal Importir: 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan; 2. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan; 3. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diberlakukan; 4. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau 5. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. c. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan Pasal 37 huruf e dicabut, dalam hal Importir: 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis diberikan; 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. d. penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan Pasal 37 huruf d dicabut, dalam hal Importir: 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan; 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. e. pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan Pasal 37 huruf c diaktifkan kembali, dalam hal Importir: 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan; 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Koreksi

Importir dikenai sanksi administratif berupa: a. rekomendasi pencabutan NIB yang berlaku sebagai API, dalam hal: 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan NIB yang berlaku sebagai API diberikan; 2. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau 3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NIB yang berlaku sebagai API. b. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor, dalam hal: 1. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Barang Impor yang telah diimpornya kepada pihak lain, untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P, kecuali terhadap Barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) atau Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; 2. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Barang yang telah diimpor kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan yang disampaikan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; 3. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diterima; 4. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diterima; 5. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diterima; 6. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor; 7. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, atau instansi teknis terkait; 8. mengimpor Barang dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor; 9. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor; 10. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau 11. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor. c. pencabutan surat keterangan, dalam hal: 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan surat keterangan diterima; 2. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan surat keterangan; 3. mengimpor Barang dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam surat keterangan; 4. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam surat keterangan; 5. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau 6. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan surat keterangan. 10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Koreksi

(1) Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali, dimusnahkan, ditarik dari distribusi, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali, pemusnahan, atau penarikan dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir. 11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan SINSW tidak berfungsi: a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan: 1. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 2. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 huruf a; 3. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 16 huruf b; atau 4. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (3), atau b. penyampaian laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I. (2) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan: a. Perizinan Berusaha di bidang Impor; b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan: a. surat penolakan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor; b. surat penolakan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan c. surat penolakan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (4) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan. (5) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan penerbitan surat keterangan. (6) Penerbitan atau penolakan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta penerbitan atau penolakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window. 12. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 13. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 14. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 15. Ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 16. Ketentuan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan/atau Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 299), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. b. Surat keterangan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 299), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. c. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor Produk Hewan Olahan yang berasal dari non hewan terhadap barang dengan Pos Tarif/HS 1901.10.20, 1901.90.20, 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.39, 2105.00.00, dan 2202.99.10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 299), dinyatakan masih tetap berlaku untuk produk hewan olahan yang berasal dari non hewan yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dan dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC.1.1), tanpa dilengkapi dengan Laporan Surveyor. d. Impor produk tertentu dengan Pos Tarif/HS ex 1901.10.20, ex 1901.90.20, ex 1901.90.31, ex 1901.90.32, ex 1901.90.39, ex 2105.00.00, dan ex 2202.99.10 yang berasal dari non hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang tiba di pelabuhan tujuan sejak tanggal 1 Januari 2023 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC.1.1) harus disertai dengan Laporan Surveyor. e. Persetujuan Impor Beras Keperluan Lain (API-P) dan Persetujuan Impor Beras Keperluan Lain (BUMN) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 299) harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. f. Persetujuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru Dispensasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 299) tidak dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. g. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 299). h. Surat keterangan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 299). i. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor untuk Hasil Perikanan dengan Pos Tarif/HS 1302.39.90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. j. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor untuk Hasil Perikanan dengan Pos Tarif/HS 3913.10.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023. k. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor untuk Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik dengan Pos Tarif/HS 5112.11.10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. l. Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik dengan Pos Tarif/HS 5112.11.10 sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini harus dilengkapi dengan Laporan Surveyor Tekstil dan Produk Tekstil yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 299). m. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor Produk Kehutanan dengan Pos Tarif/HS 4410.19.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2022 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9A

Pasal 14

Pasal 24

Pasal 31

Pasal 34

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 43

Pasal 44

Pasal II