PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN

PERMEN Nomor 24 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan/ kedistributoran Barang yang sudah terdaftar. 3. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menunjuk Distributor atau Agen di dalam negeri untuk melakukan penjualan Barang yang diproduksi, dimiliki atau dikuasai oleh Prinsipal. 4. Prinsipal Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai Produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi yang dimiliki/dikuasai. 5. Prinsipal Supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Prinsipal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh Prinsipal Produsen. 6. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan. 7. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang. 8. Hak Eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh Prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai Distributor Tunggal atau Agen Tunggal. 9. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Distributor di INDONESIA atau wilayah pemasaran tertentu. 10. Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Agen di INDONESIA atau wilayah pemasaran tertentu. 11. Sub Distributor adalah perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari Distributor atau Distributor Tunggal untuk melakukan pemasaran. 12. Sub Agen adalah perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari Agen atau Agen Tunggal untuk melakukan pemasaran. 13. Surat Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disingkat STP adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Sub Distributor, Agen, Agen Tunggal, atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12