Koreksi Pasal 2

(1) Menteri berwenang mengatur Barang yang Dilarang untuk Diekspor. (2) Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang kehutanan; b. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertanian; c. Barang yang Dilarang untuk Diekspor pupuk subsidi; d. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertambangan; e. Barang yang Dilarang untuk Diekspor Barang cagar budaya; dan f. Barang yang Dilarang untuk Diekspor sisa dan skrap logam. (3) Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.