Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020 tentang INTEGRASI P…

Pasal 1

(1) Pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilaksanakan secara terintegrasi dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem online single submission yang selanjutnya disingkat OSS. (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dioperasionalkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS. (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan perizinan Kementerian Perdagangan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan nomor induk berusaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa: a. perizinan berusaha di bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitmen dan penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan b. perizinan berusaha di bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitmennya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Jenis perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Bidang Usaha Perdagangan Umum; dan b. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. (3) Jenis perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perizinan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri dan/atau modal asing.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha di bidang perdagangan dengan tanda tangan elektronik setelah pelaku usaha menyelesaikan pemenuhan komitmen perizinan berusaha. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui sistem OSS.

Pasal 7

Koreksi

Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan berusaha di bidang perdagangan melalui sistem OSS setelah diterbitkannya notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Koreksi

Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan integrasi sistem pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang dilaksanakan berdasarkan pedoman integrasi aplikasi pada OSS.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perdagangan, Menteri Perdagangan menugaskan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai perwakilan Kementerian Perdagangan untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan konsultasi dalam proses penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait. (3) Pembinaan administrasi pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berada pada Kementerian Perdagangan. (4) Gaji dan tunjangan kinerja terhadap pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan mengenai gaji dan tunjangan pada Kementerian Perdagangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan. (2) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan teknis atas pelaksanaan pengelolaan sistem OSS dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 11

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam rangka Pelaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1991) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam rangka Pelaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 155), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020 tentang INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12