Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dala…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 3. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 4. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. 5. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 6. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 7. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 8. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. 9. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. 11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Menteri selaku Pengguna Barang dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Perdagangan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab berupa: a. penetapan status Penggunaan BMN; b. pemberian persetujuan Penggunaan Sementara BMN; c. pemberian persetujuan atas permohonan Pemindatangan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat; d. pemberian persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN; e. pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN.

Pasal 3

Koreksi

Menteri selaku Pengguna Barang yang membawahi Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri memiliki kewenangan dan tanggung jawab: a. mengajukan permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN pada Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri kepada Pengelola Barang; b. melaksanakan pemusnahan BMN pada Perwakilan di Luar Negeri yang status Penggunaannya berada pada Pengguna Barang; dan c. MENETAPKAN keputusan Penghapusan BMN pada Perwakilan yang status Penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 4

Koreksi

Dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, Menteri selaku pengguna barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Koreksi

Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

(1) Permohonan pengelolaan BMN berupa Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Perdagangan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. (2) Tata cara permohonan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 730.1/M- DAG/KEP/7/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perdagangan yang Telah Dikuasakan Kepada Sekretaris Jenderal Kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Perdagangan untuk Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; dan b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 729/M- DAG/KEP/6/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2019 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8