Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang KETENTUAN E…

Pasal 2

(1) Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang diatur ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang diatur impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh: a. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; b. BUT yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan c. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi. (2) BU dan BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. (4) ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap pabean.

Pasal 4

Koreksi

(1) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh BU yang melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar Lain. (2) BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain dari Menteri. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. (4) ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap pabean.

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BU dan BUT harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan persyaratan hasil pindai/scan dokumen asli: a. NIB; dan b. perijinan usaha di bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi. (3) Untuk mendapat penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), BU harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (4) Permohonan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. NIB; dan b. perijinan usaha. (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses. (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi atau ET Bahan Bakar Lain dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 6

Koreksi

Penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat perubahan data perusahaan yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), BU dan BUT pemilik ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan BU pemilik ET Bahan Bakar Lain wajib mengajukan permohonan perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi perubahan data. (2) Permohonan perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain; dan b. dokumen yang mengalami perubahan yang ditandasahkan oleh pejabat berwenang. (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (6) Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan perubahan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama sisa masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Koreksi

(1) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh ET Minyak Bumi dan Gas Bumi setelah mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri. (2) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh ET Bahan Bakar Lain setelah mendapatkan PE Bahan Bakar Lain dari Menteri. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. (4) PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen pelengkap pabean.

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ET Minyak Bumi dan Gas Bumi harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan untuk mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi; b. laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, untuk ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebelumnya; dan c. rekomendasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari direktur jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. (3) Untuk mendapatkan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ET Bahan Bakar Lain harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (4) Permohonan untuk mendapatkan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain; b. laporan realisasi ekspor Bahan Bakar Lain, untuk ET Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PE Bahan Bakar Lain sebelumnya; dan c. rekomendasi Ekspor. (5) Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterbitkan oleh: a. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan bakar; atau b. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri. (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 10

Koreksi

PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan Pasal 9 ayat (4) huruf c.

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam hal Minyak Bumi dan Gas Bumi merupakan bagian negara dan/atau milik negara, Minyak Bumi dan Gas Bumi hanya dapat diekspor oleh ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mendapat penunjukan dari instansi/lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi. (2) Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh ET Minyak Bumi dan Gas Bumi setelah mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

Koreksi

(1) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh: a. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan b. Pengguna Langsung, setelah mendapatkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) PI Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean di bidang Impor.

Pasal 13

Koreksi

(1) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh: a. BU yang melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar Lain; dan b. Pengguna Langsung, setelah mendapatkan PI Bahan Bakar Lain dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean di bidang Impor.

Pasal 14

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), BU dan Pengguna Langsung harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan untuk mendapatkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. NIB; b. laporan realisasi impor Minyak Bumi dan Gas Bumi, untuk BU dan Pengguna Langsung yang telah mendapat PI sebelumnya; dan c. rekomendasi Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari direktur jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. (3) Untuk mendapatkan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), BU dan Pengguna Langsung harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (4) Permohonan untuk mendapatkan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. NIB; b. laporan realisasi impor Bahan Bakar Lain, untuk BU dan Pengguna Langsung yang telah mendapat PI sebelumnya; dan c. Rekomendasi Impor. (5) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterbitkan oleh: a. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; b. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk BU dan Pengguna Langsung yang mengimpor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan bakar; atau c. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk Pengguna Langsung yang mengimpor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri. (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 15

Koreksi

PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan Pasal 14 ayat (4) huruf c.

Pasal 16

Koreksi

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pengajuan permohonan: a. penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); b. perubahan penetapan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); c. mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6); d. mendapatkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan secara manual.

Pasal 17

Koreksi

(1) Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat. (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Koreksi

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. telah mendapatkan akreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan; c. memiliki pengalaman sebagai Surveyor di bidang Ekspor paling sedikit 5 (lima) tahun, d. memiliki kantor cabang/perwakilan di seluruh wilayah INDONESIA; e. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup penugasan; f. memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator teknis (drafter), verifikator administrasi, pengambil contoh (sampler), dan penguji contoh (analyst) laboratorium; g. memiliki paling sedikit 1 (satu) laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan; dan h. mempunyai rekam-jejak (track record) yang baik di bidang pengelolaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain. (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan: a. NIB; b. fotokopi Surat Ijin Usaha Jasa Survey; c. surat pernyataan yang memuat pengalaman sebagai Surveyor di bidang Ekspor paling sedikit 5 (lima) tahun; d. surat pernyataan yang memuat rekam-jejak (track record) yang baik di bidang pengelolaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain; e. fotokopi sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan; f. fotokopi sertifikat akreditasi laboratorium uji oleh Komite Akreditasi Nasional; g. keterangan mengenai perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan, dan lokasi laboratorium disertai daftar peralatan lengkap laboratorium; dan h. daftar tenaga ahli bersertifikat yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup.

Pasal 19

Koreksi

(1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, a. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah memiliki PE Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan b. ET Bahan Bakar Lain yang telah mendapatkan PE Bahan Bakar Lain, harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor. (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan verifikasi fisik dan penelusuran teknis terhadap: a. nama dan alamat eksportir; b. jenis dan spesifikasi; c. volume; d. pos tarif (harmonized system); e. pelabuhan muat; dan/atau f. pelabuhan tujuan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang kepada kantor pabean. (2) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab Surveyor. (3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. (4) Biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dibebankan kepada ET yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.

Pasal 21

Koreksi

(1) Surveyor wajib menyampaikan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) kepada Menteri Perdagangan melalui http://inatrade.kemendag.go.id. (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, Laporan Surveyor disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.

Pasal 22

Koreksi

(1) ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain, serta BU dan Pengguna Langsung Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain, wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ekspor atau impor secara elektronik, baik terealisasi maupun tidak terealisasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang ditembuskan kepada: a. Menteri ESDM melalui direktur jenderal yang menangani bidang Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen yang menangani bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; dan b. Menteri Perindustrian melalui direktur jenderal yang menangani bidang Industri Agro atau Dirjen yang menangani bidang Industri Kimia, bagi Ekspor dan Impor Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 14 ayat (2) huruf c. (2) Laporan pelaksanaan ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, dan laporan pelaksanaan impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id.

Pasal 23

Koreksi

(1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain yang telah dilakukan setiap bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 24

Koreksi

(1) ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain, serta BU dan Pengguna Langsung Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain yang tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara peringatan pertama dengan peringatan kedua paling lama 10 (sepuluh) hari. (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dikenai peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain, serta BU dan Pengguna Langsung Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan, dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 25

Koreksi

Menteri melalui Direktur Jenderal mencabut atas PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain dalam hal perusahaan: a. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain; b. mengekspor atau mengimpor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam dokumen PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain; c. terbukti mengubah data dan/atau informasi yang tercantum dalam dokumen PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain; dan/atau d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain.

Pasal 26

Koreksi

Menteri melalui Direktur Jenderal mencabut penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam hal: a. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor atas Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.

Pasal 27

Koreksi

Perusahaan yang melakukan ekspor dan/atau impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Koreksi

Ekspor Bahan Bakar Lain yang berasal dari crude palm oil dan turunannya (biodiesel/Fatty Acid Methyl Esther) dengan kandungan metil ester lebih dari 96.5%-volume dengan Nomor Pos Tarif/HS ex. 3826.00.21, 3826.00.22, ex. 3826.00.90 dikecualikan dari ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 29

Koreksi

(1) Ketentuan mengenai Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap: a. barang contoh; dan b. barang untuk keperluan penelitian. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perorangan dan/atau perusahaan/instansi pemerintah/lembaga harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. rekomendasi dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; atau b. rekomendasi dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang industri.

Pasal 30

Koreksi

Gas Bumi dalam bentuk gas dengan Pos Tarif/HS 2711.21.10 dan 2711.21.90 yang ekspornya dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah pabean dikecualikan dari ketentuan PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 31

Koreksi

Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian (post audit).

Pasal 32

Koreksi

Dalam hal diperlukan, Menteri dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 33

Koreksi

Pelaksanaan ekspor dan impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan lain mengenai Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.

Pasal 34

Koreksi

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang diatur dalam peraturan menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, ET Bahan Bakar Lain, Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain, Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain.

Pasal 35

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 24) dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain. b. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 24) dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain. c. Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 24) dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugas dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019 228 MaM22Mm283 Mei 2016 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN DAFTAR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN YANG DIATUR EKSPORNYA A. MINYAK BUMI NO. POS TARIF/HS NAMA BARANG KETERANGAN 27.09 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah. 1. 2709.00.10 - Minyak petroleum mentah 2. 2709.00.20 - - Kondensat 27.10 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa. - Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar NO. POS TARIF/HS NAMA BARANG KETERANGAN dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa : 2710.12 - - Minyak ringan dan preparatnya: - - - Bahan bakar motor, bertimbal: 3. 2710.12.11 ----Dari RON 97 dan lebih 4. 2710.12.12 ----Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97 5. 2710.12.13 ----Dari RON lainnya - - - Bahan bakar motor, tanpa timbal: - - - - Dari RON 97 dan lebih: 6. 2710.12.21 -----Tidak dicampur 7. 2710.12.22 -----Dicampur dengan etanol 8. 2710.12.23 -----Lain-lain - - - - Dari RON 90 dan lebih tetapi dibawah RON 97: 9. 2710.12.24 -----Tidak dicampur 10. 2710.12.25 -----Dicampur dengan etanol 11. 2710.12.26 -----Lain-lain - - - - Dari RON lainnya : 12. 2710.12.27 -----Tidak dicampur 13. 2710.12.28 -----Dicampur dengan etanol 14. 2710.12.29 -----Lain-lain - - - Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang: 15. 2710.12.31 ----Oktan 100 dan lebih 16. 2710.12.39 ----Lain-lain 2710.19 - - Lain-lain - - - Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar: 17. 2710.19.71 ----Bahan bakar kendaraan bermesin diesel 18. 2710.19.72 ----Bahan bakar diesel lainnya 19. 2710.19.79 ----Minyak bahan bakar NO. POS TARIF/HS NAMA BARANG KETERANGAN 20. 2710.19.81 ---Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23⁰C atau lebih 21. 2710.19.82 ---Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 230C 22. 2710.19.83 ---Kerosin lainnya B. GAS BUMI NO. POS TARIF/HS NAMA BARANG KETERANGAN 27.11 Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya. - Dicairkan: 23. 2711.11.00 --Gas alam 24. 2711.12.00 --Propana 25. 2711.13.00 --Butana 26. 2711.19.00 --Lain-lain - Dalam bentuk gas: 2711.21 - - Gas alam: 27. 2711.21.10 ---Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor 28. 29. 2711.21.90 29.09 ex. 2909.19.00 ---Lain-lain Eter, eter alkohol, eter-fenol, eter- alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya - Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya -- Lain-lain Dimethyl Ether C. BAHAN BAKAR LAIN NO. POS TARIF/HS NAMA BARANG KETERANGAN 30. 22.07 2207.10.00 Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya. - Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya 2207.20 - Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya : - - Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi: 31. 2207.20.11 - - - Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya 32. ex. 2207.20.19 - - - Lain-lain Ethyl alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya 38.26 Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen. - Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum: 33. 3826.00.10 --Coconut methyl ester (CME) - - Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester) : 34. 3826.00.21 ---Dengan kandungan alkil ester 96,5% atau lebih tetapi tidak melebihi 98% 35. 3826.00.22 ---Dengan kandungan alkil ester melebihi 98% 36. 3826.00.29 ---Lain-lain 37. 3826.00.30 --Lain-lain 38. 3826.00.90 -Lain-Lain MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN DAFTAR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN YANG DIATUR IMPORNYA A. MINYAK BUMI NO. POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN 27.09 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah. 1. 2709.00.10 -Minyak petroleum mentah 27.10 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa. - Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari NO. POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa: 2710.12 - - Minyak ringan dan preparatnya: - - - Bahan bakar motor, bertimbal: 2. 2710.12.11 ----Dari RON 97 dan lebih 3. 2710.12.12 ----Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97 4. 2710.12.13 ----dari RON lainnya - - - Bahan bakar motor, tanpa timbal: - - - - Dari RON 97 dan lebih: 5. 2710.12.21 -----Tidak dicampur 6. 2710.12.22 -----Dicampur dengan etanol 7. 2710.12.23 -----Lain-lain - - - - Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97: 8. 2710.12.24 -----Tidak dicampur 9. 2710.12.25 -----Dicampur dengan etanol 10. 2710.12.26 -----Lain-lain - - - - Dari RON lainnya: 11. 2710.12.27 -----Tidak dicampur 12. 2710.12.28 -----Dicampur dengan etanol 13. 2710.12.29 -----Lain-lain - - - Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang: 14. 2710.12.31 ----Oktan 100 dan lebih 15. 2710.12.39 ----Lain-lain 2710.19 - - Lain-lain - - - Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar: 16. 2710.19.71 ----Bahan bakar kendaraan bermesin diesel NO. POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN 17. 2710.19.72 ----Bahan bakar diesel lainnya 18. 2710.19.79 ----Minyak bahan bakar 19. 2710.19.81 ---Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23oC atau lebih 20. 2710.19.82 ---Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 230C 21. 2710.19.83 ---Kerosin lainnya B. GAS BUMI NO. POS TARIF/HS NAMA BARANG KETERANGAN 27.11 Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya. - Dicairkan: 22. 2711.11.00 --Gas alam 23. 2711.12.00 --Propana 24. 2711.13.00 --Butana 25. 2711.19.00 --Lain-lain - Dalam bentuk gas: 2711.21 - - Gas alam: 26. 2711.21.10 ---Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor 27. 28. 2711.21.90 29.09 ex. 2909.19.00 ---Lain-lain Eter, eter alkohol, eter-fenol, eter- alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya - Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya --Lain-lain Dimethyl Ether C. BAHAN BAKAR LAIN NO. POS TARIF/HS NAMA BARANG KETERANGAN 29. 22.07 2207.10.00 Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya. - Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya 2207.20 - Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya: - - Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi: 30. 2207.20.11 - - - Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya 31. ex. 2207.20.19 - - - Lain-lain Ethyl alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya 38.26 Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70 % menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen. - Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum: 32. 3826.00.10 --Coconut methyl ester (CME) - - Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester): 33. 3826.00.21 ---Dengan kandungan alkil ester 96,5 % atau lebih tetapi tidak melebihi 98 % 34. 3826.00.22 ---Dengan kandungan alkil ester melebihi 98 % 35. 3826.00.29 ---Lain-lain 36. 3826.00.30 --Lain-lain 37. 3826.00.90 -Lain-Lain MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37