PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

PERMEN Nomor 20 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. 3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean. 4. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 7. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 8. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir. 9. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG kepabeanan. 10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha. 11. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 12. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. 13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 14. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 15. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada kementerian perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id. 16. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh Surveyor. 17. Daerah Pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 18. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. 19. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor. 20. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk MENETAPKAN kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan. (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (4) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. NIB dan identitas Importir; b. alamat perusahaan; dan c. masa berlaku. (5) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Persetujuan Impor memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. NIB dan identitas Importir; b. pos tarif/HS; c. jenis/uraian Barang; d. jumlah Barang; e. negara asal; f. pelabuhan tujuan; g. tanggal berlaku; dan h. tanggal berakhir. (6) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan kartu kendali realisasi Impor. (8) Kartu kendali realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d. (9) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d telah dapat dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan Persetujuan Impor tidak disertai dengan kartu kendali realisasi Impor.

Pasal 12

Koreksi

(1) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen memiliki masa berlaku dan masa berlaku Importir Terdaftar atau Importir Produsen akan berakhir, Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Importir Terdaftar atau Importir Produsen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Importir Terdaftar atau Importir Produsen berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor masa berlakunya akan berakhir, Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Impor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor. (4) Dalam hal dokumen persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak perlu mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW. (5) Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor.

Pasal 18

Koreksi

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat MENETAPKAN Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; b. kewenangan Menteri; dan/atau c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. (3) Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. Barang yang dibutuhkan oleh Importir berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali; atau b. Barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam, serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal Impor Barang dalam keadaan tidak baru berupa Barang modal untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS yang tidak tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor. (6) Impor Barang dalam keadaan tidak baru berupa Barang modal untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (7) Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berupa barang modal yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung dengan Pos Tarif/ HS 8901, 8903, 8904, dan 8905, dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain apabila telah dipergunakan selama lebih dari 4 (empat) tahun. (8) Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berupa barang modal yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung selain Pos Tarif/HS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain apabila telah dipergunakan selama lebih dari 5 (lima) tahun. (9) Dalam hal terjadi kondisi kahar (act of god) atau keadaan memaksa (force majeure), atau keadaan lain yang mengakibatkan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak dapat dipenuhi, Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8).

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemasukan Barang ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, kecuali atas pemasukan Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean. (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan penetapan Dewan Kawasan. (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan atas: a. pengeluaran kembali Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean; b. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; c. pengeluaran Barang hasil produksi di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau d. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor. (5) Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap: a. pemasukan Barang Impor ke tempat penimbunan berikat; dan b. Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. (7) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang Impor dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai, kecuali: a. Barang hasil produksi kawasan berikat; dan/atau b. Barang yang saat pemasukannya sudah dipenuhi ketentuan pembatasan Impor. (8) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat MENETAPKAN secara selektif berlakunya ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor atas: a. pemasukan Barang Impor ke tempat penimbunan berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a; dan/atau b. Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b. (9) Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan Barang dan/atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap: a. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB; b. pemasukan Barang Impor ke tempat penimbunan berikat; dan c. Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor. (11) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB. (12) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang terintegrasi dengan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.

Pasal 24

Koreksi

(1) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha. (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, dapat dikecualikan dari Verifikasi atau Penelusuran Teknis. (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan. (4) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW. (5) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Importir harus memiliki Hak Akses. (6) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (7) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh warga negara asing yang merupakan pejabat pada badan internasional yang bertugas di INDONESIA dan/atau pejabat pada kantor perwakilan negara asing di INDONESIA, Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli nomor paspor. (8) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya. (9) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak perlu mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW. (10) Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8); dan b. data dan informasi yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan. (11) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah. (12) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik. (13) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. nama Importir; b. pos tarif/HS; c. jenis/uraian Barang; dan d. jumlah Barang. (14) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku untuk satu kali pengiriman atau lebih dari dari satu kali pengiriman. (15) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan secara elektronik kepada SINSW. (16) Pengecualian terhadap Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Koreksi

(1) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terhadap Impor Barang tertentu untuk kegiatan usaha dapat diberikan pengecualian Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis. (2) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan. (3) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW. (4) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Importir harus memiliki Hak Akses. (5) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (6) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya. (7) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak perlu mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW. (8) Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan b. data dan informasi yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan. (9) Surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. nama Importir; b. pos tarif/HS; c. jenis/uraian Barang; dan d. jumlah Barang. (10) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah. (11) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik. (12) Surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku untuk satu kali pengiriman atau lebih dari satu kali pengiriman. (13) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan secara elektronik kepada SINSW. (14) Pengecualian terhadap Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Koreksi

Importir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor, rekomendasi pencabutan NIB yang berlaku sebagai API, atau pencabutan surat keterangan dalam hal: a. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Barang Impor yang telah diimpornya kepada pihak lain, untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P, kecuali terhadap Barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) atau Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; b. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Barang yang telah diimpor kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan yang disampaikan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diterima; d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API diberikan atau pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diterima; e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan surat keterangan diterima; f. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor, perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, atau permohonan surat keterangan; g. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, atau instansi teknis terkait; h. mengimpor Barang dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau surat keterangan; i. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor, Laporan Surveyor dan/atau surat keterangan; j. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau k. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Perizinan Berusaha di bidang Impor, Laporan Surveyor dan/atau surat keterangan.

Pasal 44

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi: a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan: 1. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 2. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 huruf a; 3. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 16 huruf b; atau 4. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (3); atau b. penyampaian laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I. (2) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan: a. Perizinan Berusaha di bidang Impor; b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan: a. surat penolakan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor; b. surat penolakan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan c. surat penolakan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (4) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan lengkap sesuai persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan. (5) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan penerbitan surat keterangan. (6) Penerbitan atau penolakan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta penerbitan atau penolakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window.

Pasal 50

Koreksi

(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor: a. Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara; b. Produk Tertentu berupa Makanan dan Minuman dengan Pos Tarif/HS 0904.21.10, 1901.10.20, 1901.90.20, 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.39, 2105.00.00, dan 2202.99.10; c. Produk Hewan Olahan dengan Pos Tarif/HS 0401.10.10, 0401.10.90, 0401.20.10, 0401.20.90, 0401.40.10, 0401.40.20, 0401.40.90, 0401.50.10, 0401.50.90, 3501.10.00, 3501.90.10, 3502.20.00, 3502.90.00, 3507.10.00, dan 3507.90.00; d. Kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga; e. Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi; f. Tekstil dan Produk Tekstil dengan Pos Tarif/HS 5806.31.90, 5806.32.10, 5806.32.40, 5806.32.50, 5806.32.90, 5808.10.10, 5902.10.11, 5902.10.19, 5902.10.91, 5902.10.99, 5902.20.20, 5902.20.91, 5902.20.99, 5903.10.10, 5903.10.90, 5903.20.00, 5911.31.00, 5911.32.00, 5911.90.10, 5911.90.90, 6003.10.00, 6003.20.00, 6003.30.00, 6003.40.00, 6003.90.00, 5402.19.00, 5402.31.00, 5402.32.00, 5402.45.00, 5402.51.00, 5402.61.00, 5504.10.00, 5506.10.00, 5506.30.00, 5506.40.00, 5506.90.00, 5401.10.10, 5401.10.90, 5402.44.10, 5402.44.20, 5402.44.90, 5402.62.00, dan 5605.00.00; g. Prekursor Non Farmasi dengan Pos Tarif/HS 2939.49.10; h. Bahan Berbahaya dengan Pos Tarif/HS 2917.32.00, ex. 2917.33.00, 2917.35.00, ex. 2845.90.00, 2922.18.00, ex. 2931.90.41, ex. 2931.90.49, ex. 3002.90.00, ex. 3911.90.00, ex. 3204.15.00, ex. 2922.49.00, dan ex. 2932.19.00; dan i. Bahan Peledak dengan Pos Tarif/HS 2904.20.10, ex. 2904.20.90, ex. 2920.90.00, ex. 2927.00.90, ex. 2933.39.90, ex. 2933.99.90, ex 3105.10.90, 3603.00.10, 3603.00.20, 3603.00.90, 3604.90.20, dan 3604.90.30, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1). (2) Pengecualian terhadap Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha berupa: a. Minuman Beralkohol sebagai barang bawaan penumpang untuk dikonsumsi sendiri; dan b. Pakaian Jadi sebagai barang kiriman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 52

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor, serta dokumen berupa pengecualian, surat penjelasan, dan surat keterangan yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur ketentuan mengenai impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. b. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini. c. dokumen lain berupa pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, yang diperlukan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor atau penerbitan surat keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. d. dokumen lain berupa pengecualian, surat penjelasan, surat keterangan, pertimbangan teknis, dan/atau rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan Impor, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. e. Petunjuk Teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. f. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. g. Tim yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir. h. Laporan Surveyor yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya Impor. i. Pengecualian Impor Minuman Beralkohol sebagai barang bawaan untuk dikonsumsi sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 493) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 341), dinyatakan masih tetap berlaku untuk Impor Minuman Beralkohol sebagai barang bawaan untuk dikonsumsi sendiri yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2021. j. Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon berupa 1,1-Dikloro-1-fluoroetana (HCFC-141b) dengan Pos Tarif/HS ex 2903.73.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1525) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1668), dinyatakan masih tetap berlaku untuk Bahan Perusak Lapisan Ozon berupa 1,1- Dikloro-1-fluoroetana (HCFC-141b) yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1). k. Ketentuan Impor TPT Batik dan TPT Motif Batik dengan Pos Tarif/HS 6204.42.10, ex. 6204.42.90, 6204.49.10, ex. 6204.49.90, 6205.20.10, ex. 6205.20.90, 6205.90.91, ex. 6205.90.99, 6206.10.10, ex. 6206.10.90, 6206.30.10, ex. 6206.30.90, 6214.10.10, ex. 6214.10.90, 6214.30.10, ex. 6214.30.90, 6214.40.10, ex. 6214.40.90, 6214.90.10, dan ex. 6214.90.90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1552), dinyatakan masih tetap berlaku untuk TPT Batik dan TPT Motif Batik yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang disertai dengan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor serta dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1). l. Pengecualian Impor barang kiriman TPT Batik dan TPT Motif Batik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1552), dinyatakan masih tetap berlaku untuk TPT Batik dan TPT Motif Batik yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1). m. Ketentuan Impor Produk Tertentu berupa Makanan dan Minuman dengan Pos Tarif/HS 0904.21.10, 1901.10.20, 1901.90.20, 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.39, 2105.00.00, dan 2202.99.10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, Pakaian Jadi dan sejenisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1553) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 275), dinyatakan masih tetap berlaku untuk Produk Tertentu berupa Makanan dan Minuman serta Pakaian Jadi dan sejenisnya yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang disertai dengan Laporan Surveyor dan dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1). n. Pengecualian Impor Pakaian Jadi dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1553) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 275), dinyatakan masih tetap berlaku untuk Pakaian Jadi dan sejenisnya yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1). o. Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Kelompok C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1703) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 324), dinyatakan masih tetap berlaku untuk Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru yang telah dibayarkan uang muka yang dibuktikan dengan invoice dan dokumen kontrak pembelian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, serta harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).

Pasal 54

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M- DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 70); c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M- DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 69); d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M- DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 320) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M- DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 68); e. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Nomor PB.02/MEN/2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik INDONESIA; f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M- DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1376) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M- DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M- DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 865); g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/07/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 991) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/07/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 67); h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M- DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1006); i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M- DAG/PER/8/2015 tentang Ketentuan Impor Nitrocellulose (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1212); j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1525) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1668); k. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1526) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 94); l. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1551) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1290); m. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1552); n. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1553) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 275); o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102/M- DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1890) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 73); p. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M- DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2001) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 670); q. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M- DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1704) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 74); r. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M- DAG/PER/7/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 914); s. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 5); t. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Mutiara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 90); u. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 66); v. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Pelumas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 95); w. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 96); x. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Sakarin dan Siklamat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 204); y. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Perkakas Tangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 205); z. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 741) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 943); aa. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 936); bb. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1702) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 80); cc. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1703) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 324); dd. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 289); ee. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 460) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1095); ff. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 644) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 263); gg. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 926); hh. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1292); ii. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1293) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1197); jj. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 148); kk. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, dan Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 937) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, dan Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1161); ll. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1596); dan mm. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Baterai Lithium Tidak Baru Sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium Untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1598), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55