PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20-m-dag-per-4-2014 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

PERMEN Nomor 20-m-dag-per-4-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. 3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA dan berkedudukan di wilayah Negara Republik INDONESIA, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol. 4. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT- MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol. 5. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. 6. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 7. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu. 9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu. 10. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Pengusaha Toko Bebas Bea selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean INDONESIA Lainnya (DPIL) di TBB. 13. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 14. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 15. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata. 16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol. 18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A. 19. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A. 20. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. 21. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. 22. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Luar Negeri. 23. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri. 24. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Dirjen SPK adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen www.djpp.kemenkumham.go.id 25. Bupati/Walikota adalah Kepala daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 26. Gubernur adalah Kepala daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 27. Gubernur DKI Jakarta adalah Kepala daerah provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Republik INDONESIA. 28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 7

(1) Alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ditetapkan berdasarkan pola pembagian pemenuhan kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (duty paid) dan tidak dikenai pajak (duty not paid). (2) Kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang tidak dikenai pajak (duty not paid), importasinya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perdagangan dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Menteri setiap tahun MENETAPKAN alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dengan ketentuan: a. Untuk kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (duty paid) mempertimbangkan: 1. realisasi impor dalam 3 (tiga) tahun terakhir 2. jumlah permohonan dari seluruh IT-MB; dan 3. perkiraan jumlah kunjungan wisatawan asing dan kebutuhan hotel, bar, dan restoran anggota Persatuan Hotel dan Restoran INDONESIA. b. Untuk kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (duty not paid) mempertimbangkan realisasi impor Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (duty not paid) selama 3 (tiga) tahun terakhir. (4) Dalam hal data perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 tidak tersedia dalam batas waktu tertentu, penetapan alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diimpor untuk pemenuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (duty paid) dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2. (5) Alokasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk tahun alokasi berikutnya dibagikan sebesar: a. 80% (delapan puluh per seratus) secara proporsional untuk IT-MB yang sudah mendapat alokasi impor Minuman Beralkohol pada tahun alokasi berjalan; dan b. 20% (dua puluh per seratus) secara prorata untuk IT-MB yang belum pernah mendapat alokasi impor Minuman Beralkohol. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Alokasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setiap tanggal 1 April pada tahun berjalan. (7) Jumlah alokasi impor Minuman Beralkohol untuk IT-MB yang belum pernah mendapat alokasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan paling besar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah alokasi terkecil yang diberikan kepada IT-MB yang sudah mendapat alokasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. (8) Dalam hal jumlah alokasi impor Minuman Beralkohol sebesar 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak habis terbagi, maka sisa alokasi Minuman Beralkohol tersebut dapat dibagikan secara prorata kepada IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. (9) Dalam hal tidak terdapat penetapan IT-MB baru, maka alokasi Minuman Beralkohol sebesar 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat dibagikan secara prorata kepada IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

Pasal 22

(1) Permohonan SIUP-MB untuk IT-MB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli: a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan; b. fotokopi Surat penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan; c. asli SIUP-MB bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; d. fotokopi SIUP Besar; e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); f. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG); g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; i. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; j. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; k. rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun kedepan; l. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang memiliki SIUP-MB; m. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol; dan www.djpp.kemenkumham.go.id n. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang, alat angkut yang memadai, serta jaringan distribusi Minuman Beralkohol. (2) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli: a. fotokopi Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan; b. Surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT- MB; c. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk setiap Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan; d. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar; e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); f. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG); g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; i. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; j. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; k. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri; l. fotokopi izin edar dari BPOM; m. Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan n. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang. (3) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor Minuman Beralkohol golongan A dikecualikan dari persyaratan Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (4) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli: www.djpp.kemenkumham.go.id a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika berbentuk Perseroan Terbatas); b. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol; c. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar; d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG); f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; j. fotokopi SIUP-MB milik Distributor yang menunjuk dan ditandasahkan oleh perusahaan Distributor yang bersangkutan; k. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan l. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang. (5) Permohonan SIUP-MB untuk TBB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli: a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan; b. Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol; c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. fotokopi Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan; e. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar; f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli: a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas); b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang; d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU); e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; (7) Permohonan SKP-A untuk minimarket, supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer; b. fotokopi IUTM; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A. (8) Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer; b. fotokopi SIUP; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A. www.djpp.kemenkumham.go.id (9) Permohonan SKPL-A untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; b. fotokopi Izin Teknis; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A. (10) Format pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, ayat (8) huruf d dan ayat (9) huruf d tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini. (11) Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang retail dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab. (12) Permohonan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang pariwisata dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.