PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20-m-dag-per-3-2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

PERMEN Nomor 20-m-dag-per-3-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan warga negara INDONESIA atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 3. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok di dalam negeri. 4. Distributor Barang Kebutuhan Pokok adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan atau tidak atas penunjukkan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan distribusi Barang Kebutuhan Pokok. 5. Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang bertindak atas penunjukkan atau tidak atas penunjukkan dari Distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan distribusi Barang Kebutuhan Pokok. 6. Agen Barang Kebutuhan Pokok adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang bertindak sebagai perantara atau bukan sebagai perantara, untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian atau atas nama sendiri, untuk melakukan kegiatan distribusi Barang Kebutuhan Pokok. 7. Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang selanjutnya disingkat TDPUD Bapok adalah tanda bukti yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. 8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk memperoleh TDPUD Bapok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok harus mengajukan permohonan kepada Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara online melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT). (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang memiliki hak akses SIPT. (3) Untuk mendapatkan hak akses SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok harus: a. melakukan registrasi melalui SIPT dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar; dan b. mengunggah dokumen registrasi SIPT: 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 3) Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan; dalam bentuk Portable Document Format (PDF), Joint Photographic Experts Group (JPEG), atau Portable Network Graphics (PNG) berwarna sesuai dengan asli. (4) Pemberian hak akses SIPT berupa user name dan password dikirim melalui surat elektronik (email) kepada Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar. (5) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan hak akses SIPT tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan, Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok harus mengunggah surat kuasa dari penanggung jawab perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk atau paspor penerima kuasa. (6) Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang telah mendapatkan hak akses SIPT mengajukan permohonan penerbitan TDPUD Bapok melalui aplikasi permohonan di SIPT. (7) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok harus memasukkan data dan mengunggah dokumen pendukung yang terdiri atas: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan b. keterangan jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan. (8) Dalam hal SIPT tidak berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), permohonan penerbitan TDPUD Bapok dilaksanakan secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I dengan alamat Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110.

Peraturan Menteri Nomor 20-m-dag-per-3-2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15