PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19-m-dag-per-3-2014 Tahun 2014 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS

PERMEN Nomor 19-m-dag-per-3-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oriza Sativa. 2. Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras dari daerah pabean. 3. Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean. 4. Impor Beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah pengadaan Beras dari luar negeri sebagai cadangan yang sewaktu- waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah. 5. Impor Beras untuk keperluan tertentu adalah pengadaan Beras dari luar negeri terkait dengan faktor kesehatan/dietary, konsumsi khusus atau segmen tertentu, dan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku/penolong industri yang tidak atau belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri. 6. Eksportir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras. 7. Importir Produsen Beras, yang selanjutnya disebut IP-Beras adalah industri pengolahan produk dari Beras yang diakui untuk mengimpor Beras yang diperlukan sebagai bahan baku/penolong proses produksinya dengan tidak memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain. 8. Importir Terdaftar Beras, yang selanjutnya disebut IT-Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain. 9. Persetujuan Ekspor adalah izin Ekspor Beras. 10. Persetujuan Impor adalah izin Impor Beras. 11. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan persyaratan Persetujuan Ekspor atau Impor yang berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor. 12. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk Ekspor dan Impor yang dilakukan oleh surveyor. 13. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk Ekspor dan Impor. 14. Label adalah setiap keterangan mengenai Beras yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No440. 6 informasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan. 15. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan. 16. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang. 17. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Beras, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. 18. Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan koordinasi stabilisasi pangan pokok. 19. Tim Penilai adalah Tim yang melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha perusahaan yang terdiri dari pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dan dapat melibatkan pegawai di lingkungan instansi teknis terkait. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompetensi Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional, untuk Ekspor Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); e. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3); f. Rekomendasi dari Tim Koordinasi, untuk Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan g. Pernyataan pesanan (Confirmation Order) dari calon pembeli di luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No440. 8 (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan oleh Kementerian Pertanian secara online melalui http://inatrade.kemendag.go.id. (3) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor setiap pengapalan/per shipment. (4) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku selama 3 (tiga) bulan. (5) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku selama 6 (enam) bulan. (6) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 36

Koreksi

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), meliputi jenis dan volume Beras, nama dan alamat eksportir serta tingkat kepecahan apabila dipersyaratkan. (2) Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan terhadap: a. Impor Beras yang dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG, meliputi data atau keterangan mengenai: 1. nama dan alamat eksportir; 2. jenis Beras; 3. volume Beras per pelabuhan tujuan; 4. Pos Tarif/HS; 5. tingkat kepecahan; 6. berat kemasan; 7. negara asal; www.djpp.kemenkumham.go.id 8. nomor dan tanggal Persetujuan Impor; 9. masa berlaku Persetujuan Impor; 10. Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan; 11. Sertifikat hasil uji kemasan food grade atau surat pernyataaan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan INDONESIA; 12. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan INDONESIA; dan 13. Beras yang diimpor sudah dalam kemasan dengan label dalam Bahasa INDONESIA dan paling sedikit mencantumkan informasi mengenai: a. jenis Beras; b. berat kemasan; c. tingkat kepecahan; d. negara asal; dan e. nama dan alamat importir. b. Impor Beras untuk keperluan tertentu, meliputi data atau keterangan mengenai: 1. nomor dan tanggal rekomendasi impor; 2. nama dan alamat eksportir; 3. nama dan alamat importir; 4. jenis Beras; 5. volume Beras per pelabuhan tujuan; 6. Pos Tarif/HS; 7. tingkat kepecahan; 8. merk kemasan; 9. berat kemasan; 10. negara asal; 11. tujuan penggunaan dan/atau pemasaran; 12. nomor dan tanggal Persetujuan Impor atau pengakuan sebagai IP-Beras; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No440. 20 13. masa berlaku Persetujuan Impor atau pengakuan sebagai IP- Beras; 14. surat jaminan suplai dari eksportir dan surat keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari instansi berwenang di negara asal untuk jenis beras Thai Hom Mali, Japonica, Basmati; 15. Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan; 16. Sertifikat hasil uji kemasan food grade atau surat pernyataaan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan INDONESIA; 17. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan INDONESIA; dan 18. Beras yang diimpor sudah dalam kemasan dengan label dalam Bahasa INDONESIA dan paling sedikit mencantumkan informasi mengenai: a. jenis Beras; b. berat kemasan; c. tingkat kepecahan; d. negara asal; dan e. nama dan alamat importir. c. Impor Beras yang bersumber dari hibah, meliputi data atau keterangan mengenai: 1. nama dan alamat penerima hibah; 2. nama dan alamat pemberi hibah; 3. jenis Beras; 4. volume Beras per pelabuhan; 5. Pos Tarif/HS; 6. tingkat kepecahan; 7. berat kemasan; 8. negara asal; 9. nomor dan tanggal Persetujuan Impor; www.djpp.kemenkumham.go.id 10. masa berlaku Persetujuan Impor; dan 11. sertifikat hibah (Gift Certificate). (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS). (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Surveyor dapat memungut imbalan jasa dari eksportir dan importir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Peraturan Menteri Nomor 19-m-dag-per-3-2014 Tahun 2014 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56