Koreksi Pasal 16

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Kementerian Perdagangan dan tim antarkementerian. (2) Tim antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; c. Kementerian Keuangan; d. Kementerian Perindustrian; e. Kementerian Pertanian; f. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; g. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; h. Badan Pengawas Obat dan Makanan; i. Badan Pangan Nasional; dan j. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Tim antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.