Koreksi Pasal 13

(1) Menteri MENETAPKAN pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional. (2) Menteri MENETAPKAN harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) Minyak Goreng. (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN Produsen Minyak Goreng untuk pemenuhan kebutuhan Minyak Goreng secara merata di seluruh wilayah INDONESIA. (4) Penetapan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan HET dikurangi biaya produksi, biaya distribusi, dan margin berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis antarkementerian/lembaga terkait.