PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI

PERMEN Nomor 17 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 36), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi, yang memenuhi SNI yang ditetapkan wajib oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00. 2. Produsen Gula Kristal Rafinasi adalah perusahaan yang melakukan proses produksi Gula Kristal Rafinasi untuk memenuhi kebutuhan industri pengguna. 3. Industri Pengguna adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri herbal/jamu, industri tembakau, dan industri lainnya baik industri besar, menengah, dan kecil termasuk hotel, restoran, dan katering (HOREKA) yang menggunakan Gula Kristal Rafinasi sebagai bahan baku dan bahan penolong proses produksi, serta memiliki perizinan berusaha dari instansi yang berwenang. 4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 5. Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi adalah kegiatan pendistribusian Gula Kristal Rafinasi yang dilakukan oleh Produsen Gula Kristal Rafinasi kepada Industri Pengguna dan satu pulau ke pulau lain atau antardaerah dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut. 6. Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi yang selanjutnya disingkat SPPAGKR adalah surat persetujuan bagi Produsen Gula Kristal Rafinasi untuk melaksanakan kegiatan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi. 7. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui laman http://sipt.kemendag.go.id. 8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

(1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mendistribusikan Gula Kristal Rafinasi kepada Industri Pengguna skala usaha mikro, kecil, dan menengah anggota Koperasi, setelah mendapatkan surat dukungan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. (2) Untuk mendapatkan surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi menyampaikan permohonan surat dukungan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan data kebutuhan dan alamat Industri Pengguna skala usaha mikro, kecil, dan menengah penerima Gula Kristal Rafinasi. (4) Permohonan surat dukungan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menugaskan Produsen Gula Kristal Rafinasi untuk memenuhi kebutuhan Gula Kristal Rafinasi yang diperlukan oleh Industri Pengguna skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang didistribusikan melalui Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Produsen harus memenuhi kebutuhan Industri Pengguna skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang didistribusikan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Koperasi penerima Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan distribusi Gula Kristal Rafinasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. (8) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap Gula Kristal Rafinasi yang diperdagangkan kepada anggotanya. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 18A

Pasal II