Koreksi Pasal 10

(1) Dalam hal: a. SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau b. data dan/atau informasi yang dimuat di dalam SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diragukan kebenarannya, Direktur Jenderal bersama dengan Otoritas Kepabeanan dapat melakukan verifikasi lapangan. (2) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bersama dengan Otoritas Kepabeanan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.