PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PERMEN Nomor 16 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 2. Barang Tertentu adalah barang yang termasuk dalam kelompok barang yang dibatasi ekspor, dan barang yang dibatasi impor. 3. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang TPB. 5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang KPBPB. 6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. 8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. 9. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian barang yang dilakukan Surveyor. 10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor dan impor. 11. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id. 12. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan perdagangan luar negeri pada Kementerian Perdagangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Persyaratan untuk menjadi Surveyor terhadap Ekspor Barang Tertentu sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Jasa Survey; b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan; c. memiliki pengalaman sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Barang Tertentu paling sedikit 5 (lima) tahun; d. memiliki kantor pusat, dan cabang/perwakilan di dalam negeri; e. memiliki standar sistem manajemen keamanan informasi yang telah tersertifikasi; f. memiliki paling sedikit 1 (satu) laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai barang ekspor tertentu yang akan diuji; g. memiliki paling sedikit 5 (lima) tenaga ahli tetap yang kompeten sebagai drafter, pengambil sampel, dan analis; h. jaminan perusahaan berupa komitmen independensi; dan i. jaminan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan. . (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor terhadap Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan survey harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan dokumen: a. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang jasa survey yang masih berlaku; b. salinan sertifikat akreditasi lembaga inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan; c. salinan dokumen penunjukan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Barang Tertentu dari pemberi kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau rekapitulasi hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Barang Tertentu, paling sedikit 5 (lima) tahun. d. daftar kantor pusat dan cabang/perwakilan paling sedikit memuat keterangan mengenai alamat, nomor telepon, email, serta melampirkan salinan Akta Pendirian kantor pusat dan kantor cabang/perwakilan yang disahkan oleh notaris; e. salinan sertifikat sistem manajemen keamanan internasional berstandar internasional yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi terkait; f. salinan sertifikat akreditasi laboratorium uji dari Komite Akreditasi Nasional; g. Daftar tenaga ahli disertai dengan sertifikat kompetensi nasional dan/atau internasional yang masih berlaku; h. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keanggotaan dalam struktur organisasi perusahaan survey tidak memiliki kerja sama atau pertalian keanggotaan dengan asosiasi di bidang Ekspor dan/atau dalam perusahaan di bidang Ekspor yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh penanggung jawab perusahaan; dan i. surat pernyataan kebenaran terhadap seluruh dokumen persyaratan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh penanggung jawab perusahaan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dan ayat (2) huruf f dan huruf g, dikecualikan terhadap Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium dan/atau tenaga ahli sebagai drafter.

Pasal 6

Koreksi

(1) Persyaratan untuk menjadi Surveyor terhadap Impor Barang Tertentu sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Jasa Survey; b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan; c. memiliki pengalaman sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis Impor Barang tertentu paling sedikit 5 (lima) tahun; d. memiliki: 1) kantor pusat dan/atau kantor cabang; 2) kantor cabang di luar negeri; dan 3) perwakilan di luar negeri dan/atau afiliasi di luar negeri. e. memiliki standar sistem manajemen keamanan informasi yang telah tersertifikasi; f. memiliki paling sedikit 5 (lima) tenaga ahli tetap yang kompeten sebagai verifikator pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis; g. jaminan perusahaan berupa komitmen independensi; dan h. jaminan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan. (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai sebagai Surveyor terhadap Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan survey harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan dokumen: a. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang jasa survey yang masih berlaku; b. salinan sertifikat akreditasi lembaga inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan; c. salinan dokumen penunjukan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Barang Tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau rekapitulasi hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Barang Tertentu, paling sedikit 5 (lima) tahun; d. daftar kantor pusat dan/atau kantor cabang di dalam negeri, kantor cabang di luar negeri, kantor perwakilan di luar negeri dan/atau kantor afiliasi di luar negeri, paling sedikit memuat keterangan mengenai alamat, nomor telepon dan email, serta melampirkan: 1) Akta Pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris untuk kantor pusat dan/atau kantor cabang di dalam negeri; 2) salinan legalitas pendirian dari negara setempat untuk kantor cabang di luar negeri; dan 3) salinan legalitas pendirian dari negara setempat untuk perwakilan di luar negeri dan/atau salinan kontrak kerja sama dan sertifikat berstandar internasional sebagai lembaga inspeksi yang masih berlaku dari lembaga terkait untuk afiliasi. e. salinan sertifikat sistem manajemen keamanan internasional berstandar internasional yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi terkait; f. Daftar tenaga ahli disertai dengan sertifikat kompetensi yang masih berlaku; g. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keanggotaan dalam struktur organisasi perusahaan survey tidak memiliki kerja sama atau pertalian keanggotaan dengan asosiasi di bidang impor dan/atau perusahaan yang melakukan Impor yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh penanggung jawab perusahaan; dan h. surat pernyataan kebenaran terhadap seluruh dokumen persyaratan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh penanggung jawab perusahaan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tertentu, Menteri dapat mempersyaratkan perusahaan survey untuk melakukan pengujian di laboratorium uji di negara muat, di pelabuhan muat, atau di negara asal barang, oleh labolatorium yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara muat di pelabuhan muat, atau di negara asal barang dengan mempertimbangkan manajemen risiko.

Pasal 7

Koreksi

(1) Terhadap permohonan penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau permohonan penetapan Surveyor Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) melakukan penilaian. (2) Hasil penilaian oleh Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan: a. permohonan penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau permohonan penetapan Surveyor Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan lengkap; dan b. perusahaan survey dianggap mampu serta cakap untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Barang Tertentu, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu dan/atau penetapan Surveyor Impor Barang Tertentu kepada Menteri. (4) Berdasarkan persetujuan penetapan dari Menteri, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN perusahaan survey sebagai Surveyor Ekspor Barang Tertentu dan/atau sebagai Surveyor Impor Barang Tertentu. (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan: a. permohonan penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau permohonan penetapan Surveyor Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap; dan/atau b. perusahaan survey dianggap tidak mampu serta tidak cakap untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Barang Tertentu, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penolakan permohonan penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu dan/atau penetapan Surveyor Impor Barang Tertentu kepada Menteri. (6) Berdasarkan persetujuan penolakan penetapan dari Menteri, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penolakan penetapan perusahaan survey sebagai Surveyor Ekspor Barang Tertentu dan/atau sebagai Surveyor Impor Barang Tertentu.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25