PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16-m-dag-per-6-2011 Tahun 2011 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 16-m-dag-per-6-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) LPSE Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Administrasi Sistem; d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; e. Bidang Layanan dan Dukungan. (2) Struktur organisasi LPSE Kemendag sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala LPSE Kemendag secara fungsional dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perdagangan, Badan Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Kementerian Perdagangan dan bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan melalui Kepala BP2KP dan Sekretaris Jenderal. (2) Kepala LPSE Kemendag mempunyai tugas memimpin LPSE Kemendag dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE Kemendag.

Pasal 6

(1) Sekretariat LPSE Kemendag sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bidang Penyajian Data, Pusat Data dan Informasi Perdagangan, BPPKP. (2) Sekretariat LPSE Kemendag mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya LPSE Kemendag. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat LPSE Kemendag menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi kegiatan LPSE Kemendag dan lembaga terkait; b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kemendag; c. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya LPSE Kemendag; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan LPSE Kemendag; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE Kemendag sesuai tugas dan fungsinya. (4) Sekretariat LPSE Kemendag sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), terdiri dari: a. Bidang Administrasi Sistem; b. Bidang Registrasi dan Verifikasi; c. Bidang Layanan dan Dukungan.

Pasal 7

(1) Bidang Administrasi Sistem LPSE Kemendag dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bidang Sistem Jaringan dan Infrastruktur, Pusat Data dan Informasi Perdagangan, BP2KP. (2) Bidang Administrasi Sistem LPSE Kemendag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Administrasi Sistem LPSE Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE Kementerian Perdagangan; d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 8

(1) Bidang Registrasi dan Verifikasi LPSE Kemendag dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bidang Diseminasi Data, Pusat Data dan Informasi Perdagangan, BP2KP. (2) Bidang Registrasi dan Verifikasi LPSE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Registrasi dan Verifikasi LPSE Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan; d. Pengelolaan arsip dan dokumentasi Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan. (4) Bidang Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE. (5) Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan atas permintaan KPA/PPK dan ULP berkaitan dengan black list.

Pasal 9

(1) Bidang Layanan dan Dukungan LPSE Kemendag dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bidang sistem Aplikasi, Pusat Data dan Informasi Perdagangan, BP2KP. (2) Bidang Layanan dan Dukungan LPSE Kemendag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi LPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Layanan dan Dukungan SPSE Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan; c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE Kementerian Perdagangan; d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Nomor 16-m-dag-per-6-2011 Tahun 2011 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13