Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor …

Pasal 2

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini hanya Perizinan di bidang ekspor dan impor.

Pasal 3

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Perizinan di bidang ekspor dan impor yang permohonan penerbitannya hanya dapat diajukan secara online; dan b. Perizinan di bidang ekspor dan impor yang permohonan penerbitannya dapat diajukan secara online dan/atau manual. (2) Permohonan penerbitan Perizinan yang diajukan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui website http://inatrade.kemendag.go.id. (3) Daftar perizinan di bidang ekspor dan impor yang permohonan penerbitannya hanya dapat diajukan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

Permohonan penerbitan Perizinan yang diajukan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kewenangan pemberian persetujuan untuk mendapatkan Hak Akses dan pencabutan Hak Akses berada pada Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor. (2) Dalam hal Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor berhalangan tetap atau belum ditetapkan pejabat Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, pemberian persetujuan untuk mendapatkan Hak Akses dan pencabutan Hak Akses dapat dilakukan oleh: a. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; b. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; atau c. Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaku Usaha wajib: a. melakukan registrasi melalui http://inatrade.kemendag.go.id dengan mengisi form yang tersedia secara lengkap dan benar serta mengupload dokumen: 1) Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi; 2) Tanda Daftar Perusahaan; dan 3) Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam bentuk Portable Document Format (PDF) berwarna sesuai asli untuk mendapatkan dokumen registrasi INATRADE; dan b. mencetak dokumen untuk selanjutnya diserahkan kepada pegawai UPTP I dengan menunjukkan asli dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Pegawai UPTP I melakukan validasi atas dokumen registrasi INATRADE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya akan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan. (3) Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi lapangan guna mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilakukan validasi atas dokumen registrasi INATRADE oleh pegawai UPTP I sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pemberian Hak Akses berupa user name dan password dikirim melalui email Pelaku Usaha paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar. (5) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses harus mematuhi semua ketentuan penggunaan INATRADE. (2) Ketentuan penggunaan INATRADE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi lapangan guna mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terhadap Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses dapat mengajukan permohonan penerbitan Perizinan di bidang ekspor dan impor melalui aplikasi permohonan di INATRADE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan entry data secara elektronik dan mengupload dokumen pendukung Perizinan terkait ekspor dan impor melalui INATRADE. (3) Dokumen pendukung Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jenis barang yang diekspor atau diimpor. (4) Dalam hal Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan dokumen pendukung berupa rekomendasi dan/atau dokumen lain dari instansi teknis terkait, maka: a. apabila sistem di instansi teknis terkait telah terintegrasi dengan sistem INSW dan/atau INATRADE, Pelaku Usaha wajib melakukan entry data rekomendasi dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan melalui INATRADE; atau b. apabila sistem di instansi teknis terkait belum terintegrasi dengan sistem INSW dan/atau INATRADE, Pelaku Usaha wajib mengupload asli rekomendasi dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan melalui INATRADE dalam bentuk Portable Document Format (PDF) berwarna sesuai asli.

Pasal 10

Koreksi

(1) UPTP I dan unit teknis menerbitkan Perizinan apabila dokumen pendukung Perizinan telah lengkap dan benar. (2) UPTP I dan unit teknis dapat menolak penerbitan Perizinan apabila dokumen pendukung Perizinan tidak lengkap dan/atau tidak benar. (3) Penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan penerbitan Perizinan yang hanya dapat diajukan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik dan tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless). (4) Format Perizinan yang diterbitkan dalam bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Koreksi

Permohonan Perizinan, penerbitan Perizinan, dan penolakan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diproses lebih lanjut oleh UPTP I atau unit teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan SOP dan SLA berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam hal http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), pelayanan Perizinan dilaksanakan secara manual. (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami; b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan; dan/atau c. kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung INATRADE selama lebih dari 1 (satu) jam.

Pasal 13

Koreksi

Pelaksanaan operasional INATRADE dilakukan oleh Tim Pengelola INATRADE yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Koreksi

Tim Pengelola INATRADE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengirimkan dokumen Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ke portal INSW melalui INATRADE, setelah dokumen diterbitkan oleh pejabat penerbit Perizinan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berakhir dalam hal: a. pemilik Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut; b. Hak Akses dicabut karena: 1) pemilik Hak Akses melanggar ketentuan Pasal 7; atau 2) hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditemukan data atau keterangan yang tidak benar pada dokumen. c. telah terjadi penyalahgunaan layanan oleh pemilik Hak Akses berdasarkan hasil penilaian Tim Pengelola INATRADE; d. adanya permintaan secara tertulis dari unit teknis terkait kepada Tim Pengelola INATRADE sehubungan dengan adanya pelanggaran di bidang ekspor dan/atau impor yang dilakukan oleh pemilik Hak Akses; atau e. Tim Pengelola INATRADE melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses. (2) Pengakhiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik. (3) Pengakhiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah berkoordinasi dengan unit teknis terkait.

Pasal 16

Koreksi

Pelaku Usaha yang telah dicabut Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Akses kembali sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 17

Koreksi

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan INATRADE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan.

Pasal 18

Koreksi

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam Kerangka INDONESIA National Single Window, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd THOMAS TRIKASIH LEMBONG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 123/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAFTAR PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR YANG PERMOHONAN PENERBITANNYA HANYA DAPAT DIAJUKAN SECARA ONLINE 1. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan 2. Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 3. Persetujuan Ekspor Beras 4. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet 5. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna 6. Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO) 7. Persetujuan Impor Produk Hortikultura MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA THOMAS TRIKASIH LEMBONG LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 123/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DOKUMEN REGISTRASI INATRADE Nama Perusahaan : KHASDKJHASKJD Alamat Perusahaan : PROP. BALI NPWP : 22.222.222.2-222.000 Bidang Usaha : - Nomor TDP : - Nama Penanggung Jawab : - Dengan menandatangani Dokumen ini, kami menyatakan memahami, menerima dan terikat oleh Ketentuan Penggunaan INATRADE Bagi Pemilik Hak Akses sebagaimana tertuang di halaman selanjutnya. Badung, November 2015 Tanda Tangan Materai 6000 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA THOMAS TRIKASIH LEMBONG LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 123/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW KETENTUAN PENGGUNAAN INATRADE DEFINISI 1. INATRADE adalah sistem pelayanan perijinan ekspor dan/atau impor pada Kementerian Perdagangan secara elektronik yang dilakukan secara on-line melalui internet. 2. Tim Pengelola INATRADE adalah tim yang bertanggungjawab mengelola Portal INATRADE dan berkewajiban untuk menjamin sistem pelayanan INATRADE beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi. 3. Pemohon adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya yang menggunakan INATRADE untuk memperoleh perijinan. 4. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan. 5. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan. 6. Pemilik Hak Akses adalah Pemohon yang telah memiliki Hak Akses. 7. User-ID dan Password merupakan kombinasi unik untai karakter dan angka yang bersifat rahasia yang dapat digunakan untuk membuka akses halaman terbatas dengan melakukan pengisian User-ID dan Password di kolom "Login INATRADE" pada halaman awal Portal INATRADE. HAK AKSES 1. Setiap Pemohon yang akan melakukan akses ke INATRADE harus mendapatkan Hak Akses dari UPTP I; 2. Hak Akses digunakan untuk keperluan identifikasi Pemohon dan diberikan berupa User-ID dan Password yang dapat digunakan untuk mengakses halaman terbatas pada INATRADE; 3. Untuk mendapatkan Hak Akses, Pemohon harus melakukan validasi dan verifikasi dokumen terlebih dahulu ke petugas UPTP I yang selanjutnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK HAK AKSES 1. Pemilik Hak Akses mempunyai kewajiban: a. menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan Hak Akses ke INATRADE antara lain dengan cara: i. mengganti Password pada pertama kali login ke INATRADE; ii. tidak memberitahukan User-ID dan Password kepada pihak lain yang tidak berhak; iii. tidak menuliskan User-ID dan Password atau menyimpan User-ID dan Password tersebut dalam bentuk tertulis atau disimpan dalam sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan pihak lain yang tidak berhak mengetahui User-ID dan Password tersebut; iv. berhati-hati dalam menggunakan User-ID dan Password agar tidak diketahui oleh orang lain; v. melakukan penggantian Password secara berkala. b. memenuhi ketentuan dalam pengoperasian INATRADE yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola INATRADE; 2. Pemilik Hak Akses mempunyai hak: a. mengakses halaman terbatas pada INATRADE; b. memperoleh layanan perijinan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dan tingkat layanan (Service Level Arrangement) yang telah ditetapkan; c. menyampaikan laporan kepada Tim Pengelola INATRADE, dalam hal terjadi permasalahan dalam pengoperasian sistem layanan melalui Portal INATRADE. USER-ID DAN PASSWORD 1. Kerahasiaan data User-ID dan Password sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Hak Akses dan hanya boleh digunakan oleh Pemilik Hak Akses yang bersangkutan; 2. Pemilik Hak Akses diberi kebebasan untuk membuat Password sendiri dan dapat melakukan perubahan dan penggantian Password melalui Portal INATRADE apabila ada kecurigaan Password tersebut telah diketahui oleh pihak lain; 3. Apabila User-ID dan Password hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak lain, Pemilik Hak Akses harus memberitahukan secara tertulis kepada Tim Pengelola INATRADE untuk dilakukan pemblokiran layanan di INATRADE. PENGGUNAAN DAN PENYALAHGUNAAN USER-ID DAN PASSWORD 1. Penggunaan User-ID dan Password mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Hak Akses; 2. Penyalahgunaan terhadap penggunaan User-ID dan Password merupakan tanggung jawab Pemilik Hak Akses; 3. Pemilik Hak Akses membebaskan Tim Pengelola INATRADE dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Pemilik Hak Akses sendiri sebagai akibat penyalahgunaan User-ID dan Password tersebut. PENCABUTAN HAK AKSES 1. Hak Akses terhadap layanan INATRADE akan dicabut apabila: a. Pemilik Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya berturut- turut selama 6 (enam) bulan; b. Hasil verifikasi lapangan terhadap kebenaran dokumen yang diberikan oleh Pemohon ditemukan data yang tidak benar c. Tim Pengelola INATRADE menilai telah terjadi penyalahgunaan layanan oleh Pemilik Hak Akses; d. Tim Pengelola INATRADE menerima permintaan secara tertulis dari direktorat teknis terkait sehubungan dengan adanya pelanggaran di bidang ekspor dan/atau impor yang dilakukan oleh Pemilik Hak Akses; atau e. Tim Pengelola INATRADE melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pencabutan Hak Akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal dilakukan pencabutan Hak Akses atas layanan INATRADE, Tim Pengelola INATRADE akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemilik Hak Akses baik secara elektronik. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, THOMAS TRIKASIH LEMBONG LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 123/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW FORMAT PERIZINAN YANG DITERBITKAN DALAM BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK Nomor : [ Nomor Perizinan ] [ Tempat, Tanggal Perizinan] Sifat : Lampiran : - Hal: [ Perihal Perizinan ] [ Nama Perusahaan ] [ Alamat Perusahaan ] Sehubungan dengan surat permohonan [Nama Perusahaan] Nomor [Nomor Permohonan] tanggal [Tanggal Permohonan] perihal [PerihalPerizinan] dan berdasarkan [Peraturan], serta memperhatikan Rekomendasi [Data Rekomendasi], dengan ini diberitahukan bahwa: Kepada, [Nama Perusahaan], pemilik: [Data Dokumen Pendukung yang dimiliki perusahaan] Diberikan persetujuan untuk mengimpor [Perihal Perizinan], dengan ketentuan sebagai berikut: [ Data Ketentuan ] Persetujuan impor ini berlaku mulai tanggal [Tanggal Awal Berlaku] sampai dengan tanggal [Tanggal Akhir Berlaku], yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku. Demikian agar maklum [Pejabat Penandatangan] TTD [Nama Pejabat Penandatangan] [Kode Barcode] Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah Lampiran Surat Persetujuan Impor (SPI)/Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Kepada, [Nama Perusahaan], pemilik: [Data Dokumen Pendukung yang dimiliki perusahaan] No Nomor Pos Tarif/ HS Uraian Jumlah Negara Asal Pelabuhan Bongkar [Pejabat Penandatangan] TTD [Nama Pejabat Penandatangan] [Kode Barcode] Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, THOMAS TRIKASIH LEMBONG WIDODO-something

Peraturan Menteri Nomor 123-m-dag-per-12-2015 Tahun 2016 tentang KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20