PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 116-m-dag-per-12-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37MDAGPER92007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PERMEN Nomor 116-m-dag-per-12-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi perusahaan penanaman modal asing dengan kriteria tertentu. (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. nilai investasi paling sedikit Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan/atau b. penyerapan tenaga kerja INDONESIA paling sedikit 1.000 (seribu) orang. (3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan. (4) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali oleh Menteri, dalam hal: a. Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan kewenangan yang telah didelegasikan untuk ditarik kembali; dan/atau b. Badan Koordinasi Penanaman Modal dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan. (5) Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 5B

Penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A menggunakan sistem informasi perusahaan online yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd THOMAS TRIKASIH LEMBONG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA