Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara …

Pasal 2

(1) Penyesuaian/Inpassing ke dalam JFAIPP kategori keahlian ditujukan bagi: a. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 telah dan masih menjalankan tugas di bidang penyelidikan dan pembelaan dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; atau b. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah ditugaskan atau yang akan mendapatkan penugasan sebagai Deputi Wakil Tetap Republik INDONESIA II untuk urusan World Trade Organization pada Perutusan Tetap Republik INDONESIA di Jenewa, Swiss. (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam JFAIPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

PNS yang akan diangkat dalam JFAIPP kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)/D-4 (diploma empat); e. memiliki pengalaman melaksanakan penyelidikan dan pembelaan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 4

Koreksi

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam JFAIPP kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari PNS yang bersangkutan ditempatkan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan unit kerja kepada Kepala Unit Pembina disertai dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. fotokopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul; b. fotokopi keputusan penempatan/penugasan/ jabatan terakhir yang telah dilegalisir; c. keterangan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyelidikan dan pembelaan selama 2 (dua) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. fotokopi Keputusan pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul; e. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul; f. fotokopi Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul; g. fotokopi Kartu Pegawai; h. keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah atau fasilitas kesehatan di lingkungan instansi pembina; i. rekomendasi atasan untuk memangku JFAIPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam JFAIPP terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pimpinan Unit Pembina melakukan verifikasi berdasarkan usulan penyesuaian/inpassing terhadap: a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan berdasarkan berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan b. tingkat pendidikan, golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dalam JFAIPP. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja pembina melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan JFAIPP. (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pejabat pimpinan tinggi pratama pada Unit Kerja Pembina menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam JFAIPP kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan dengan disertai persyaratan. (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, tidak benar, dan tidak sah, pejabat pimpinan tinggi pratama di Unit Kerja Pembina mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan, disertai dengan alasan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan MENETAPKAN pengangkatan PNS dalam JFAIPP melalui Penyesuaian/Inpassing dengan keputusan. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk MENETAPKAN pengangkatan PNS dalam JFAIPP melalui Penyesuaian/Inpassing dengan keputusan;

Pasal 8

Koreksi

PNS yang telah diangkat dalam JFAIPP melalui Penyesuaian/Inpassing selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

Pasal 9

Koreksi

Pengangkatan PNS dalam JFAIPP melalui Penyesuaian/Inpassing berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN NO GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH 1 III/a Sarjana (S1)/Diploma IV 100 112 125 137 148 2 III/b Sarjana (S1)/Diploma IV 150 162 174 186 197 Magister (S2) 150 163 177 188 199 3 III/c Sarjana (S1)/Diploma IV 200 224 247 271 294 Magister (S2) 200 226 249 273 296 Doktor (S3) 200 228 251 275 298 4 III/d Sarjana (S1)/Diploma IV 300 322 345 368 391 Magister (S2) 300 325 347 370 393 Doktor (S3) 300 327 349 372 395 IV/a Sarjana (S1)/Diploma IV 400 434 468 502 536 Magister (S2) 400 437 471 505 539 Doktor (S3) 400 440 474 508 542 6 IV/b Sarjana (S1)/Diploma IV 550 584 618 652 686 Magister (S2) 550 587 621 655 689 Doktor (S3) 550 590 624 658 692 7 IV/c Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3) 700 700 700 700 700 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN SURAT PERNYATAAN MASIH DAN TELAH MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG DI BIDANG PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN PALING KURANG 2 TAHUN. KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Nomor ................. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : .................................................................. NIP : .................................................................. Instansi : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Menyatakan bahwa, Nama : .................................................................. NIP : .................................................................. Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T : .................................................................. Unit Kerja : .................................................................. Telah dan masih menjalankan tugas di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan untuk dapat disesuaikan (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan paling kurang selama 2 (dua) tahun. ............................., ............. Kepala ............... (Unit kerja) (..........................................) NIP..................................... LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN REKOMENDASI ATASAN UNTUK MEMANGKU JFAIPP SURAT REKOMENDASI ATASAN UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : .................................................................. NIP : .................................................................. Instansi : .................................................................. Jabatan (Min. Es. II/JPT : .................................................................. Pratama) Merekomendasikan Nama : .................................................................. NIP : .................................................................. Pangkat/Gol. Ruang : .................................................................. Instansi/Unit Kerja : .................................................................. Yang telah memiliki pengalaman kerja dan jabatan dibidang perlindungan dan pengamanan perdagangan selama ..... (.....) tahun dan berpendidikan ..............., untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan. Tempat.........., Tanggal.................. Yang membuat rekomendasi, (..........................................) NIP. .................................... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10