PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar

PERMEN Nomor 11 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS sebagai berikut: - 7102.10.00 – Tidak disortir. - 7102.21.00 - Industri: -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah. - 7102.31.00 – Bukan Industri: -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah. 2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 4. Eksportir Terdaftar Intan Kasar yang selanjutnya disingkat ET-Intan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk melakukan ekspor Intan Kasar. 5. Importir Terdaftar Intan Kasar yang selanjutnya disingkat IT-Intan, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor Intan Kasar. 6. Kimberley Process Certification Scheme yang selanjutnya disingkat KPCS, adalah skema sertifikasi internasional perdagangan Intan Kasar yang telah disepakati oleh Peserta KPCS untuk diberlakukan sebagai aturan dalam perdagangan Intan Kasar antar Peserta KPCS. 7. Peserta KPCS adalah negara atau organisasi internasional yang berpartisipasi dalam KPCS dan memberlakukan aturan KPCS secara efektif antar mereka. 8. Sertifikat Intan Kasar adalah keterangan yang diterbitkan oleh Peserta KPCS sebagai dokumen penyerta dalam setiap pengiriman (shipment) ekspor dan impor Intan Kasar sesuai dengan aturan KPCS. 9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang ekspor dan impor Intan Kasar serta menerbitkan Sertifikat Intan Kasar. 10. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, selanjutnya disingkat DIRJEN DAGLU, adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan administratif dan tindakan teknis atas nama Menteri Perdagangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini serta untuk dan atas nama Menteri Perdagangan bertindak sebagai pejabat penghubung Pemerintah Republik INDONESIA pada organisasi KPCS. 2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 15

Pasal 20A

Pasal 22A

Pasal 23

Pasal 23A

Pasal 24

Pasal II