Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan …

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 865) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 4

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan berdasarkan 5 (lima) komponen yang meliputi: a. Kelas Jabatan; b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; c. Capaian Kinerja Organisasi; d. Capaian Kinerja Individu; dan e. ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai. (2) Bobot komponen yang digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja yang meliputi: a. Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Individu dengan bobot sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan b. disiplin kehadiran dengan bobot sebesar 40% (empat puluh perseratus). (3) Ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja dari bobot komponen Capaian Kinerja Organisasi terdiri atas katagori: a. sangat baik, dibayarkan sebesar 105% (seratus lima perseratus); b. baik, dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus); c. cukup, dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus); d. kurang, dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan e. sangat kurang, dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus). (4) Ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja dari bobot komponen Capaian Kinerja Individu terdiri atas katagori: a. sangat baik, dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus); b. baik, dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus); c. cukup, dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); d. kurang, dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus); dan e. buruk, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus). (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Bobot komponen pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Kriteria penilaian Capaian Kinerja Individu dan Capaian Kinerja Organisasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Pedoman pembayaran Tunjangan Kinerja untuk komposisi Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Individu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Penginputan Daftar Hadir Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai bulanan dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya. (2) Dalam hal penginputan Daftar Hadir Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai bulanan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 2 (dua), pelaksanaannya dapat ditunda sesuai dengan keputusan Sekretaris Jenderal. (3) Apabila tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur (Sabtu/Minggu/Libur Nasional) maka Penginputan Daftar Hadir Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai bulanan akan ditunda sampai dengan hari kerja berikutnya. 4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

Pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti diluar tanggungan negara dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. Pegawai yang melaksanakan cuti besar dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap 1 (satu) hari kerja; b. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dengan atau tanpa rawat inap lebih dari 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus) dari bobot kehadiran untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja terhitung mulai hari ke 15 (lima belas); atau c. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan serta dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus). 5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Koreksi

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. (2) Cuti bersama tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. 6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja terhitung sejak dimulainya tugas belajar. (2) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kurang dari 6 (enam) bulan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. (3) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja terhitung sejak dimulainya pendidikan dan pelatihan.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN NO. KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1 2 3 1. 17 Rp.33.240.000,00 2. 16 Rp.27.577.500,00 3. 15 Rp.19.280.000,00 4. 14 Rp.17.064.000,00 5. 13 Rp.10.936.000,00 6. 12 Rp.9.896.000,00 7. 11 Rp.8.757.600,00 8. 10 Rp.5.979.200,00 9. 9 Rp.5.079.200,00 10. 8 Rp.4.595.150,00 11. 7 Rp.3.915.950,00 12. 6 Rp.3.510.400,00 13. 5 Rp.3.134.250,00 14. 4 Rp.2.985.000,00 15. 3 Rp.2.898.000,00 16. 2 Rp.2.708.250,00 17. 1 Rp.2.531.250,00 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KOMPONEN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA JENJANG JABATAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DISIPLIN KEHADIRAN 60% 40% Menteri 100% - - Pegawai Lainnya 100% - - Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 40% 20% 40% Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 35% 25% Jabatan Administrator 30% 30% Jabatan Pengawas 25% 35% Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu 20% 40% MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA INDIVIDU SEBUTAN ANGKA KRITERIA PENILAI Sangat Baik 91 – keatas Apabila output capaian kinerja tercapai 91% - 100% dari target bulanan yang ditetapkan Baik 76 - 90 Apabila output capaian kinerja tercapai 76% - 90% dari target bulanan yang ditetapkan Cukup 61 - 75 Apabila output capaian kinerja tercapai 61% - 75% dari target bulanan yang ditetapkan Kurang 51 - 60 Apabila output capaian kinerja tercapai 51% - 60% dari target bulanan yang ditetapkan Buruk 50 - kebawah Apabila output capaian kinerja tercapai ≤ 50% dari target bulanan yang ditetapkan KRITERIA PENILAIAN KINERJA ORGANISASI KATEGORI KRITERIA PENILAI Sangat Baik Apabila perolehan nilai kinerja (NK) lebih dari 90% sampai dengan 100% Baik Apabila perolehan nilai kinerja (NK) lebih dari 80% sampai dengan 90% Cukup Apabila perolehan nilai kinerja (NK) lebih dari 60% sampai dengan 80% Kurang Apabila perolehan nilai kinerja (NK) lebih dari 50% sampai dengan 60% Sangat Kurang Apabila perolehan nilai kinerja (NK) sampai dengan 50% MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK KOMPOSISI KINERJA ORGANISASI JENJANG JABATAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG SANGAT KURANG/BURUK Menteri 105% 100% 95% 90% 85% Pegawai Lainnya 105% 100% 95% 90% 85% Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 45% 40% 35% 30% 25% Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 40% 35% 30% 25% 20% Jabatan Administrator 35% 30% 25% 20% 15% Jabatan Pengawas 30% 25% 20% 15% 10% Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu 25% 20% 15% 10% 5% PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK KOMPOSISI KINERJA INDIVIDU JENJANG JABATAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DISIPLIN KEHADIRAN SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG SANGAT KURANG/BURUK Menteri - - - - - - Pegawai Lainnya - - - - - - Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 20% 20% 20% 20% 20% 40% Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 25% 25% 25% 25% 25% Jabatan Administrator 30% 30% 30% 30% 30% Jabatan Pengawas 35% 35% 35% 35% 35% Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu 40% 40% 40% 40% 40% MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 10A

Pasal 12

Pasal II