PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 103-m-dag-per-12-2015 Tahun 2015 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS

PERMEN Nomor 103-m-dag-per-12-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oriza Sativa. 2. Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras dari daerah pabean. 3. Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean. 4. Impor Beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah pengadaan Beras dari luar negeri sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah. 5. Impor Beras untuk keperluan tertentu adalah pengadaan Beras dari luar negeri terkait dengan faktor kesehatan/dietary, konsumsi khusus atau segmen tertentu, dan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku/penolong industri yang tidak atau belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri. 6. Eksportir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras. 7. Importir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor beras. 8. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Beras. 9. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Beras. 10. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor. 11. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis barang Impor yang dilakukan oleh surveyor. 12. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor. 13. Label adalah setiap keterangan mengenai Beras yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya, yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang. 14. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan. 15. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang. 16. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Beras, baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Beras. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 35

Koreksi

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan terhadap: a. Impor Beras yang dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG, meliputi data dan/atau keterangan mengenai: 1. nama dan alamat eksportir; 2. jenis Beras; 3. volume Beras per pelabuhan tujuan; 4. Pos Tarif/HS; 5. tingkat kepecahan; 6. berat Kemasan; 7. negara asal; 8. nomor dan tanggal Persetujuan Impor; 9. masa berlaku Persetujuan Impor; 10. pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan; 11. Sertifikat hasil uji Kemasan food grade atau surat pernyataaan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan INDONESIA; dan 12. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan INDONESIA. b. Impor Beras untuk keperluan tertentu, meliputi data dan/atau keterangan mengenai: 1. nomor dan tanggal penerbitan API; 2. nomor dan tanggal Rekomendasi; 3. nama dan alamat eksportir; 4. nama dan alamat Importir; 5. jenis Beras; 6. volume Beras per pelabuhan tujuan; 7. Pos Tarif/HS; 8. tingkat kepecahan; 9. merk Kemasan; 10.berat Kemasan; 11.negara asal; 12.tujuan penggunaan dan/atau pemasaran; 13.nomor dan tanggal Persetujuan Impor; 14.masa berlaku Persetujuan Impor; 15.surat jaminan suplai dari eksportir dan surat keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari instansi berwenang di negara asal untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Japonica, Basmati; 16.pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan; 17.Sertifikat hasil uji Kemasan food grade atau surat pernyataaan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan INDONESIA; dan 18.Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan INDONESIA. c. Impor Beras yang bersumber dari hibah, meliputi data dan/atau keterangan mengenai: 1. nama dan alamat penerima hibah; 2. nama dan alamat pemberi hibah; 3. jenis Beras; 4. volume Beras per pelabuhan; 5. Pos Tarif/HS; 6. tingkat kepecahan; 7. berat Kemasan; 8. negara asal; 9. nomor dan tanggal Persetujuan Impor; 10. masa berlaku Persetujuan Impor; dan 11. sertifikat hibah (Gift Certificate). (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS). (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari Importir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Peraturan Menteri Nomor 103-m-dag-per-12-2015 Tahun 2015 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56