PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERMEN Nomor 10 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Binatang adalah hewan atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hokum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Importir dilarang mengimpor Binatang hidup yang: a. berasal dari Republik Rakyat Tiongkok; atau b. transit di Republik Rakyat Tiongkok, ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Importir wajib mengekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor, yang tiba di pelabuhan INDONESIA pada saat Peraturan Menteri ini berlaku. (3) Waktu ketibaan Binatang hidup di pelabuhan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanggal pengajuan dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka Impor. (4) Dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas BC 1.1, BC 2.0, BC 2.1, BC 2.2, BC 2.3, BC 1.6, PPFTZ-01, atau Consignment Note.

Pasal 4

Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab Importir.

Pasal 5

Importir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab Importir.

Pasal 5

Importir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.