PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 1 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Whistleblower yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pegawai atau masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan. 2. Saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri terjadinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan. 3. Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor. 4. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar kode etik pegawai, disiplin pegawai, dan/atau tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan. 5. Laporan Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan Pelanggaran. 6. Terlapor adalah pegawai yang dilaporkan dan/atau diungkapkan oleh Pelapor karena diduga telah melakukan Pelanggaran. 7. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 8. Verifikasi adalah tahapan penanganan pengaduan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan informasi awal dalam pengaduan yang disampaikan Pelapor dan mengklasifikasikan jenis materi Pelanggaran yang disampaikan dalam pengaduan. 9. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan pihak yang terkait. 10. Konfirmasi adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan Terlapor yang teridentifikasi, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, termasuk substansi masalah yang dilaporkan. 11. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan yang berdasarkan hasil penelaahan telah memenuhi indikasi Pelanggaran kode etik, Pelanggaran disiplin pegawai, dan/atau Pelanggaran tindak pidana korupsi. 12. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran atas pelaporan yang diterima. 13. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor dan saksi yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 15. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dikepalai oleh Inspektur Jenderal.

BAB II

PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Inspektur Jenderal dibantu oleh pengelola WBS. (2) Pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Koreksi

Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS dilaksanakan dengan tahapan: a. penerimaan Laporan Pengaduan; b. pelaksanaan Verifikasi; c. Pemeriksaan dan investigasi; dan d. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai atau masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran di Kementerian Perdagangan dapat menyampaikan Laporan Pengaduan. (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui aplikasi WBS yang tersedia pada intranet Kementerian Perdagangan atau laman Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. (3) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat disampaikan melalui: a. surat yang ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal; b. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kemendag.go.id; dan/atau c. tatap muka. (4) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam aplikasi WBS. (5) Dalam menyampaikan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelapor dapat mencantumkan identitas.

Pasal 7

(1) Laporan Pengaduan paling sedikit memuat: a. pelaku Pelanggaran; b. bentuk Pelanggaran; c. tempat Pelanggaran; d. waktu Pelanggaran; dan e. kronologi Pelanggaran. (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menunjukan dan/atau menjelaskan dugaan Pelanggaran. (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. gambar atau foto; b. rekaman; c. dokumen; dan/atau d. bukti yang memperkuat Laporan Pengaduan.

Pasal 8

(1) Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan Verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Laporan Pengaduan diterima. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Laporan Pengaduan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (3) Dalam hal hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), hasil Verifikasi diinformasikan kepada Pelapor melalui aplikasi WBS untuk melengkapi Laporan Pengaduan. (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi oleh Pelapor dan disampaikan kembali melalui aplikasi WBS sebagai aduan baru. (5) Dalam hal hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris Inspektorat Jenderal MENETAPKAN sebagai Pengaduan Berkadar Pengawasan. (6) Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan sebagai: a. Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai; dan/atau b. Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan Pelanggaran terkait tindak pidana korupsi.

Pasal 11

(1) Tim investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) membuat laporan hasil investigasi yang paling sedikit memuat informasi: a. Pelanggaran yang terjadi; b. kriteria yang dilanggar; c. sebab atau alasan terjadinya Pelanggaran; d. akibat yang timbul dari Pelanggaran; dan e. rekomendasi. (2) Tim investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Inspektur Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan selesai.

Pasal 12

(1) Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil investigasi dugaan Pelanggaran terkait tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan pimpinan tinggi madya unit kerja Terlapor. (2) Berdasarkan laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terlapor dikenai sanksi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. (3) Atas laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meneruskan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 13

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terbukti bahwa Terlapor tidak melakukan Pelanggaran, Inspektur Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik Terlapor. (2) Dalam hal hasil investigasi terkait dugaan tindak pidana korupsi ditangani aparat penegak hukum dan terbukti bahwa Terlapor tidak melakukan Pelanggaran, rekomendasi pemulihan nama baik Terlapor harus dilengkapi hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) disampaikan kepada pihak terkait dengan ketentuan: a. apabila Terlapor merupakan: 1. pejabat fungsional umum; 2. pejabat fungsional keterampilan; 3. pejabat fungsional ahli pertama; 4. pejabat fungsional ahli muda; 5. pejabat fungsional ahli madya; 6. pejabat pengawas; 7. pejabat administrator; 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau 9. Pegawai lainnya, pemulihan nama baik disampaikan Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal; b. apabila Terlapor merupakan: 1. pejabat fungsional ahli utama; 2. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau 3. pejabat pimpinan tinggi madya, pemulihan nama baik disampaikan Inspektur Jenderal kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal. (4) Pegawai yang berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbukti membuat Laporan Pengaduan palsu dan/atau membuat Laporan Pengaduan yang bersifat fitnah, dikenai hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. (5) Pegawai yang berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi proses investigasi, dikenai hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Pasal 14

(1) Inspektur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penanganan Laporan Pengaduan dugaan Pelanggaran melalui aplikasi WBS. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. jumlah Laporan Pengaduan yang diterima, selesai, dalam proses, dan tidak dapat ditindaklanjuti; b. substansi Laporan Pengaduan dan sanksi yang diberikan; c. perkembangan tindak lanjut penanganan Laporan Pengaduan yang belum selesai; dan d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penanganan Laporan Pengaduan.

BAB 1

Pemeriksaan

Pasal 9

Koreksi

(1) Terhadap Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a, hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan ditindaklanjuti dengan ketentuan: a. apabila Terlapor merupakan: 1. pejabat fungsional umum; 2. pejabat fungsional keterampilan; 3. pejabat fungsional ahli pertama; 4. pejabat fungsional ahli muda; 5. pejabat fungsional ahli madya; 6. pejabat pengawas; 7. pejabat administrator; 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau 9. Pegawai lainnya. hasil Verifikasi disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan b. apabila Terlapor merupakan: 1. pejabat fungsional ahli utama; 2. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau 3. pejabat pimpinan tinggi madya, hasil Verifikasi disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal. (2) Hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai. (3) Pemeriksaan dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. (4) Hasil Pemeriksaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. (5) Hasil Pemeriksaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Sekretaris Jenderal kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 10

(1) Terhadap Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b, hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan ditindaklanjuti dengan ketentuan: a. apabila Terlapor merupakan: 1. pejabat fungsional umum; 2. pejabat fungsional keterampilan; 3. pejabat fungsional ahli pertama; 4. pejabat fungsional ahli muda; 5. pejabat fungsional ahli madya; 6. pejabat pengawas; 7. pejabat administrator; 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau 9. Pegawai lainnya. hasil Verifikasi disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur sesuai dengan wilayah pengawasannya; dan b. apabila Terlapor merupakan: 1. pejabat fungsional ahli utama; 2. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau 3. pejabat pimpinan tinggi madya, hasil Verifikasi disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal. (2) Inspektur Jenderal atau Inspektur membentuk tim untuk melakukan investigasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil Verifikasi disampaikan. (3) keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yang terdiri atas unsur Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan/atau atasan langsung Terlapor. (4) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan telaah dokumen, permintaan keterangan, Klarifikasi, Konfirmasi, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyelesaian investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tim dibentuk.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18