PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 08-m-dag-per-4-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

PERMEN Nomor 08-m-dag-per-4-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di Taipei, yang selanjutnya disingkat KDEI, adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-pemerintah. (2) KDEI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. (3) KDEI dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Organisasi KDEI terdiri atas: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Bagian Administrasi; d. Bidang Imigrasi; e. Bidang Industri; f. Bidang Investasi; g. Bidang Perdagangan; h. Bidang Pariwisata dan Perhubungan; i. Bidang Tenaga Kerja.

Pasal 5

Koreksi

Kepala KDEI mempunyai tugas memimpin KDEI dengan memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi unsur-unsur organisasi di bawahnya.

Pasal 6

Wakil Kepala KDEI mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam memimpin KDEI dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala KDEI.

Pasal 7

Bagian Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam menyelenggarakan urusan keprotokolan dan kekonsuleran, rencana, program dan pelaporan, keuangan, rumah tangga, tata persuratan, kepegawaian dan organisasi di lingkungan KDEI dalam rangka membantu kelancaran tugas KDEI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan tugas keprotokolan dan kekonsuleran; b. penyusunan rencana, program dan pelaporan; c. pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan; d. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan tata persuratan; e. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan organisasi.

Pasal 9

Bagian Administrasi terdiri atas : a. Subbagian Protokol dan Konsuler; b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 10

(1) Subbagian Protokol dan Konsuler mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan keprotokolan dan kekonsuleran. (2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan, rumah tangga, dan tata persuratan serta pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan organisasi.

Pasal 11

Bidang Imigrasi mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang keimigrasian dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang imigrasi.

Pasal 12

Bidang Industri mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang industri dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang industri.

Pasal 13

Bidang Investasi mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang investasi dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri atau Pimpinan Lembaga yang membawahi bidang investasi.

Pasal 14

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang perdagangan.

Pasal 15

Bidang Pariwisata dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang pariwisata dan perhubungan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang pariwisata dan perhubungan.

Pasal 16

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri atau Pimpinan Lembaga yang membawahi bidang tenaga kerja.

Peraturan Menteri Nomor 08-m-dag-per-4-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35